SUKABUMI – Aktivitas penambangan emas ilegal di aliran Sungai Cikaso, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, tidak hanya mengancam keselamatan para pekerja, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan kondisi infrastruktur di sekitar sungai.
Setelah seorang penambang berinisial R (40) ditemukan meninggal dunia saat beroperasi pada Sabtu (14/11/2026), Pemerintah Kecamatan Tegalbuleud menegaskan tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan tersebut.
Kasi Trantib Kecamatan Tegalbuleud, Sumarna, mengungkapkan penertiban sebenarnya sudah dilakukan bersama unsur Forkopimcam pada Rabu (11/11/2026). Namun, para penambang diduga kembali beroperasi dengan berpindah lokasi ke kawasan Seuseukeut.
Baca Juga: Insiden Kecelakaan Wisata Jadi Evaluasi, Dispar Sukabumi Bakal Perketat Pengawasan Kawasan Pantai
Menurutnya, aktivitas tersebut dikhawatirkan memperparah kerusakan ekosistem perairan sekaligus mengikis tebing penyangga jalan nasional.
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan dan desa adalah kondisi aliran Sungai Cikaso di sekitar jembatan yang mengalami kerusakan dan pendangkalan.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun ancaman terhadap infrastruktur di sekitarnya.
“Kami bersama pemerintah desa sudah melayangkan surat usulan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar segera dilakukan normalisasi aliran Sungai Cikaso,” ungkap Sumarna, Minggu (15/11/2026).
Usulan normalisasi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi pendangkalan dan memperlancar aliran air, khususnya di kawasan sekitar jembatan Cikaso.
Di sisi lain, pemerintah kecamatan juga mulai menyiapkan langkah penindakan terhadap pihak-pihak yang masih nekat menjalankan aktivitas tambang ilegal.
Sumarna menegaskan, jika dalam beberapa hari ke depan masih ditemukan kegiatan penambangan di sepanjang aliran sungai, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
“Kami sudah memberikan arahan dan menertibkan lokasi. Jika masih ada yang nekat menambang kembali, kami tidak akan segan-segan berkoordinasi langsung dengan APH untuk menindak tegas para pelaku karena dampaknya sangat merugikan lingkungan dan warga sekitar,” tegasnya.
Baca Juga: Dessy Susilawati Kenalkan Sapawarga, Warga Sukabumi Didorong Manfaatkan Layanan Digital
Pemerintah kecamatan juga menyadari bahwa penertiban harus disertai langkah penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat.
Untuk itu, Kecamatan Tegalbuleud bersama Pemerintah Desa Sumberjaya telah menjalin komunikasi dengan PTPN I Regional 2 Cikaso terkait rencana pengembangan perkebunan kelapa genjah di lahan sekitar 200 hektare.
Program tersebut diharapkan membuka peluang pekerjaan bagi warga yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal.
Rangkaian persoalan di Sungai Cikaso kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, mulai dari penghentian tambang ilegal, pemulihan kondisi sungai, hingga memastikan masyarakat memiliki sumber penghasilan alternatif.
Sebab, tanpa pengawasan berkelanjutan dan penanganan kerusakan lingkungan, larangan penambangan dikhawatirkan hanya menjadi tindakan sesaat yang tidak menyelesaikan persoalan di lapangan.
