SUKABUMI – Forum Group Discussion (FGD) Sukabumi Plus dinilai menjadi salah satu sarana efektif bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik sekaligus melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Melalui forum dialog, berbagai persoalan publik dapat dibedah secara lebih objektif dengan mengedepankan data dan kajian.
Pengamat Politik, Ratna Istianah, menilai kegiatan FGD Sukabumi Plus yang mempertemukan enam organisasi mahasiswa tersebut merupakan bentuk positif dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, forum semacam ini dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji berbagai persoalan masyarakat melalui argumentasi yang didukung fakta.
Ia mencontohkan, salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kondisi perekonomian Sukabumi. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan, tetapi di sisi lain angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi justru mengalami peningkatan.
“Menurut saya, sangat efektif. Enam organisasi mahasiswa duduk bersama, dan kritiknya diuji dengan data. Misalnya, ekonomi Sukabumi tumbuh, tetapi pengangguran Kabupaten justru naik. Kritik berbasis data seperti ini lebih kuat dan lebih sulit dihindari,” ungkap Ratna.
Dari perspektif politik, Ratna memandang kritik yang disampaikan mahasiswa bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada masyarakat.
“Dalam demokrasi, kritik itu pujian tersembunyi, bukan ancaman. Pemerintah dan wakil rakyat justru membutuhkan suara dari luar, terutama dari mahasiswa yang memiliki idealisme dan kepekaan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam FGD Sukabumi Plus memperlihatkan bahwa ruang partisipasi publik di Kota dan Kabupaten Sukabumi masih berjalan. Aspirasi yang disampaikan melalui dialog terbuka dan bermartabat menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang sehat.
Ratna juga menekankan bahwa aspirasi mahasiswa tidak boleh hanya menjadi catatan dalam sebuah forum diskusi. Pemerintah dan para pemangku kebijakan perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan.
“Saya melihat FGD ini sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat, karena aspirasi disampaikan melalui jalur dialog yang terbuka dan bermartabat. Tugas kami sebagai pihak yang diberi amanah adalah memastikan aspirasi itu tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi benar-benar masuk ke proses pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Ratna mendorong mahasiswa untuk memperkuat pola gerakan kritis dengan menggabungkan kekuatan aksi demonstrasi dan kemampuan menyajikan data.
Menurutnya, demonstrasi tetap menjadi hak konstitusional mahasiswa dan bagian penting dari sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia.
Namun, gerakan mahasiswa akan semakin kuat apabila setiap tuntutan disertai fakta, analisis, serta solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pesan saya, dari demonstrasi ke demonstrasi data. Saya tidak meminta adik-adik berhenti turun ke jalan, karena itu hak konstitusional dan sejarah bangsa ini banyak digerakkan mahasiswa. Tetapi tambahkan satu senjata,” tuturnya.
Ia menjelaskan, aksi massa dapat memberikan tekanan terhadap pemangku kebijakan, sedangkan data memberikan bobot terhadap kritik yang disampaikan.
“Aksi membawa tekanan, data membawa bobot, dan keduanya paling kuat kalau digabungkan. Mulailah dengan membaca APBD, gunakan hak atas informasi melalui PPID, dan bedakan mana fakta, dugaan, dan pendapat,” katanya.
Ratna juga mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga substansi kritik dengan menyasar kebijakan, bukan menyerang persoalan pribadi seseorang.
Baginya, kritik yang konstruktif tidak cukup hanya mengungkapkan kelemahan pemerintah, tetapi juga perlu menghadirkan tawaran solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Kritik kebijakannya, bukan pribadinya, dan selalu tawarkan solusi. Saya melihat ini memang cara baru mahasiswa mengkritik: tetap tegas, tetapi berbasis bukti,” tambahnya.
Ratna berharap FGD Sukabumi Plus tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan intelektual mahasiswa yang memiliki kesinambungan.
Ia mengusulkan agar organisasi mahasiswa yang terlibat membentuk tim kajian bersama untuk memantau pelaksanaan program pemerintah secara berkala. Dengan demikian, mahasiswa dapat melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan dan kondisi nyata di lapangan.
“Semoga tidak berhenti di satu acara. Saya berharap mahasiswa membentuk tim kajian bersama, memantau satu program setiap semester, lalu menyampaikan rekomendasi tertulis,” ungkapnya.
Menurut Ratna, langkah tersebut penting agar pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari proses evaluasi secara berkelanjutan.
Ia menilai Kota dan Kabupaten Sukabumi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dalam mengawal pembangunan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat.
“Sukabumi butuh kepedulian yang terukur, berbasis bukti, dan tepat alamat,” pungkasnya.
Sebelumnya, FGD Sukabumi Plus digelar di Hotel Alaska Sukabumi, Jumat (6/11/2026), dengan melibatkan enam organisasi mahasiswa, aktivis, akademisi, serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan, ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur hingga keamanan data.
Perwakilan Aktivis Sukabumi Plus sekaligus Ketua DPC GMNI Kota Sukabumi, Aris Gunawan, sebelumnya menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi langkah awal untuk menyusun kajian akademis dan rekomendasi kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah Kota maupun Kabupaten Sukabumi.
Saran judul alternatif
