SUKABUMI – Sejumlah persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat mencuat dalam kegiatan Reses II Tahun Sidang 2026 yang digelar anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Leni Liawati, di Kecamatan Cisolok, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pelaku UMKM, tenaga pendidik, serta warga dari berbagai desa ini menjadi wadah penyampaian aspirasi yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Salah satu isu utama yang disoroti warga adalah keberadaan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang kawasan kumuh. Warga menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan karena dinilai lebih memfokuskan anggaran pada wilayah tertentu, sementara desa lain juga membutuhkan perbaikan infrastruktur lingkungan.
Baca Juga: BlackBerry, Nexian, Kepompong, dan Pemilu 2009
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang pembangunan yang lebih merata, sehingga kebutuhan jalan lingkungan di berbagai desa dapat diakomodasi tanpa terkendala regulasi yang dianggap membatasi.
Selain itu, kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Cisolok turut menjadi perhatian. Warga mengeluhkan kondisi akses menuju kawasan wisata Geyser Cipanas serta jalur Bekser Cikahuripan menuju Gunung Tanjung yang dinilai membutuhkan penanganan segera karena berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata.
Di bidang pendidikan, para guru menyampaikan harapan adanya peningkatan kesejahteraan. Mereka meminta perhatian lebih melalui kebijakan yang mampu meningkatkan insentif serta memberikan kepastian perlindungan bagi tenaga pendidik.
Baca Juga: TP PKK Kota Sukabumi Gelar Seminar Parenting untuk Tingkatkan Kualitas Layanan ASN
Sementara itu, dari sektor ekonomi, pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan pelaksanaan program penghapusan atau pemutihan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya diharapkan dapat membantu permodalan dan keberlangsungan usaha.
Persoalan data kemiskinan juga menjadi sorotan. Warga menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data penerima bantuan sosial yang digunakan pemerintah. Mereka meminta dilakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan agar bantuan tepat sasaran.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Leni Liawati menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh masukan ke tingkat pembahasan legislatif dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini, mulai dari ketimpangan infrastruktur akibat SK Kawasan Kumuh, akses jalan wisata, kejelasan aturan KUR bagi UMKM, kesejahteraan guru, hingga masalah data desil, adalah potret riil yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia memastikan aspirasi masyarakat tidak akan berhenti pada forum reses semata. DPRD, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk mengawal berbagai kebutuhan masyarakat agar masuk dalam prioritas program pembangunan dan penganggaran daerah.
“Kami di DPRD akan mengawal ini agar masuk dalam prioritas kebijakan dan anggaran daerah,” pungkasnya.
Kegiatan reses berlangsung interaktif dan diakhiri dengan penyerahan dokumen aspirasi dari perwakilan masyarakat kepada Leni Liawati sebagai tindak lanjut atas berbagai usulan yang disampaikan.
