SUKABUMIKU.id – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar High Level Meeting dan Capacity Building bertema “Sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Melalui Pemutakhiran Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tahun 2025” di Aula Pertemuan Bank BJB Cabang Sukabumi, Selasa (17/12). Acara ini dihadiri oleh Pj. Sekda Kota Sukabumi M. Hasan Asari, DPRD Kota Sukabumi, Kepala BPKPD Andang Tjahjandi, perwakilan perangkat daerah, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam laporannya, M. Hasan Asari menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata implementasi transformasi digital di berbagai sektor, termasuk organisasi pendidikan. “Kegiatan ini merupakan upaya mengimplementasikan digitalisasi melalui pendekatan elektronifikasi di setiap lini, meskipun terdapat beberapa tantangan,” ungkapnya.
Hasan Asari menguraikan tiga aspek tantangan dalam percepatan digitalisasi daerah: regulasi, struktur dan distribusi, serta fungsi transformasi digital. Aspek regulasi telah didukung oleh kebijakan yang ada. Pada aspek struktur dan distribusi, Pemerintah Kota Sukabumi tengah menyesuaikan tugas dan fungsi organisasi untuk optimalisasi aktivitas pemerintahan, peningkatan pendapatan daerah, dan pendorong sektor strategis. Terakhir, pada aspek fungsi dan transformasi digital, Kota Sukabumi beralih dari sistem manual ke digital secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan meminimalisasi risiko.
Hasan Asari juga menyampaikan prestasi Kota Sukabumi yang berada di peringkat ke-6 nasional dalam proses digitalisasi dan modifikasi tata kelola pemerintahan daerah. Sinergi lintas sektor dengan pendekatan ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media) juga dilibatkan untuk mempercepat implementasi digitalisasi dan memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Pj. Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antar-pihak dalam implementasi elektronifikasi transaksi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Reformasi birokrasi digital dianggap strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Kusmana Hartadji menjelaskan peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah. Fokusnya adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang akan memudahkan pengelolaan pajak dan retribusi berbasis digital. “Kita harus mendorong pemungutan pajak daerah, seperti Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dengan memperluas penerapan digitalisasi pembayaran. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Kusmana mengapresiasi kinerja BPKPD dalam pengelolaan retribusi daerah menuju pemungutan non-tunai. Pengembangan sistem penerimaan retribusi elektronik, SMART ELOK, dan aplikasi database retribusi pelayanan kesehatan yang diluncurkan pada acara tersebut untuk dimanfaatkan di tahun 2025 menjadi sorotan utama. Pj. Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi sebagai langkah konkret menuju kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan.
Acara ini menjadi momentum penguatan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi digital. Implementasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi pascapandemi dan menjadikan Kota Sukabumi transparan dan mandiri secara fiskal.
(mrf/*)
