SUKABUMI – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,4 persen setelah 21 bulan memimpin, berdasarkan survei terbaru Panel Survey Indonesia (PSI).
Survei yang dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut mencatat 16,7 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 2,9 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
“Hasil survei menunjukkan bahwa 80,4 persen masyarakat menyatakan puas, sementara 16,7 persen menyatakan tidak puas dan ada 2,9 persen tidak memberikan jawaban,” kata Direktur Eksekutif PSI Djusman H. Umar dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026), dikutip dari RMOL.
Djusman mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan tersebut adalah perhatian pemerintah terhadap program kesejahteraan dan perlindungan sosial.
Survei juga mengukur persepsi responden terhadap sejumlah program dan kebijakan pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), BPJS Kesehatan, efisiensi anggaran, Sekolah Rakyat, bantuan sosial dan BLT hingga stabilitas harga dan ketersediaan sembako.
Untuk program MBG, sebanyak 73,2 persen responden menginginkan program tersebut terus dilanjutkan, sementara 20,8 persen meminta dihentikan dan 6 persen tidak memberikan jawaban.
Baca Juga: Cuaca Sukabumi Hari Ini 5 Agustus 2026: Hujan Berpotensi Turun, Pesisir Waspada Angin Kencang
Dukungan lebih tinggi tercatat terhadap BPJS Kesehatan dengan 87,4 persen responden menginginkan program tersebut terus berjalan.
Sebanyak 10,4 persen responden menginginkan BPJS Kesehatan dihentikan atau dibubarkan, sementara 2,2 persen tidak memberikan jawaban.
Pada kebijakan efisiensi anggaran, 76,1 persen responden menilai pelaksanaannya sudah sesuai tujuan, sedangkan 21,9 persen menganggap kebijakan tersebut belum sesuai harapan dan 2 persen tidak menjawab.
Survei juga mencatat 81,7 persen responden menyatakan setuju dan puas terhadap keberadaan Sekolah Rakyat.
Sebaliknya, 13,6 persen menyatakan tidak puas dan tidak setuju, sedangkan 4,7 persen responden tidak memberikan jawaban.
Program bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) memperoleh dukungan 85,5 persen responden yang menginginkan program tersebut dilanjutkan.
Baca Juga: SIM Keliling Polres Sukabumi Hadir di Pos Lantas Cidahu, Rabu 5 Agustus 2026
Sebanyak 8,2 persen menyatakan tidak puas dan menginginkan program dihentikan karena dinilai sebagai pemborosan, sementara 6,3 persen tidak memberikan jawaban.
Sementara terkait kebijakan stabilitas harga dan ketersediaan sembako, sebanyak 77,4 persen responden menyatakan puas, 18,7 persen tidak puas dan 3,9 persen tidak memberikan jawaban.
Djusman menilai tingginya kepuasan responden berkaitan dengan semakin luasnya pengetahuan masyarakat mengenai program-program sosial prioritas pemerintah.
“Utamanya, meluas dan fahamnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program sosial prioritas pemerintahan Prabowo Gibran selama hampir dua tahun ini,” ujarnya.
Panel Survey Indonesia melakukan survei pada 20-27 Juli 2026 dengan melibatkan 1.270 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka.
Adapun margin of error survei disebut sebesar 2,75 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
