SUKABUMI – Polemik penggunaan Lapang Merdeka sebagai lokasi Salat Idulfitri bagi jemaah Muhammadiyah di Kota Sukabumi memicu beragam respons publik. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan terkait keputusan tersebut, termasuk soal janji yang sempat disampaikan saat masa kampanye.
Ayep mengawali keterangannya dengan menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada masyarakat. Ia juga menegaskan kehadirannya dalam pelaksanaan Salat Id bersama jemaah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.
“Saya hadir langsung, mengucapkan selamat Idulfitri, dan ikut bersama masyarakat Muhammadiyah. Ini bentuk bahwa secara pribadi saya menjunjung tinggi toleransi,” ujar usai menghadiri Salat Idul Fitri Jemaah Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Jumat (20/03/2026).Bego
Baca Juga: Anggotanya Hina Muhammadiyah, FKDB Sampaikan Klarifikasi dan Permohonan Maaf
Terkait sorakan warga yang menyinggung janji kampanye, Ayep tidak menampik bahwa dirinya pernah menyampaikan komitmen tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan itu disampaikan dalam kapasitas pribadi, sebelum dirinya dilantik sebagai kepala daerah.
“Waktu kampanye, saya berbicara sebagai pribadi. Tapi setelah dilantik, saya melekat dengan aturan sebagai kepala daerah. Keputusan tidak bisa lagi bersifat pribadi, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.
Menurut Ayep, kebijakan tidak mengizinkan penggunaan Lapang Merdeka didasarkan pada aturan yang mengacu pada keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Dalam hal ini, pemerintah daerah memilih mengikuti hasil sidang isbat terkait penetapan Hari Raya Idulfitri.
“Lapang Merdeka sebagai fasilitas publik penggunaannya harus mengikuti aturan. Untuk Salat Id, kita mengacu pada keputusan pemerintah pusat agar pelaksanaan bisa serentak,” katanya.
Baca Juga: Hina Muhammadiyah, ‘Anak Buah’ Ayep Zaki di FKDB Dilaporkan ke Polisi
Ayep juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk intoleransi terhadap kelompok tertentu. Ia memastikan pemerintah kota tetap berkomitmen menjaga kerukunan umat beragama.
“Tidak ada sedikit pun niat untuk bersikap intoleran. Justru saya ingin merangkul semua umat di Kota Sukabumi,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa dinamika perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan fasilitas publik yang digunakan secara bersama.
Karena itu, Ayep menyatakan bahwa polemik yang terjadi tahun ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. Pemerintah Kota Sukabumi berencana segera menggelar forum dialog dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, hingga pimpinan pondok pesantren.
Baca Juga: Lonjakan Pemudik dan Wisatawan, Posko Terpadu dan Fasilitas Lengkap Disiapkan di Palabuhanratu
“Kita akan kumpulkan semua stakeholder, termasuk Muhammadiyah, MUI, dan unsur lainnya. Kita cari solusi bersama agar ke depan tidak lagi menjadi polemik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, langkah ini penting untuk merumuskan mekanisme yang lebih jelas dalam menghadapi perbedaan penetapan hari raya di tahun-tahun mendatang.
“Ini bukan yang terakhir, ke depan pasti akan terjadi lagi. Maka harus ada kesepahaman sejak awal,” katanya.
Dengan pendekatan dialog dan musyawarah, Ayep berharap Kota Sukabumi tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi sekaligus mampu mengelola perbedaan secara bijak.
