JAKARTA – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah berhasil mengidentifikasi 50 jenazah korban insiden runtuhnya musala Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Data tersebut disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (10/10/2025).
Masih terdapat 11 jenazah lainnya, termasuk lima potongan tubuh manusia, yang tengah diproses tim DVI di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. Jenazah yang telah dikenali diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
Peristiwa tragis yang menewaskan 61 santri ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam rapat tingkat menteri yang digelar Jumat (10/10), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, ambruknya bangunan empat lantai tersebut disebabkan kegagalan struktur penyangga yang tidak sesuai standar.
Baca Juga: Dampak Gempa M 7,4 Filipina, Tsunami Minor Terjang Pesisir Talaud Sulawesi Utara
“Ambruknya bangunan ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana non-alam, kegagalan teknologi dengan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025. Ini mesti kita jadikan atensi dan antisipasi agar tidak terjadi di kemudian hari,” ujar Pratikno dalam siaran pers yang diterima redaksi sukabumiku.id.
Pratikno meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait bersinergi memperkuat pengawasan keamanan infrastruktur pendidikan. Ia juga mengapresiasi langkah cepat BNPB, Basarnas, dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dalam proses evakuasi dan penanganan darurat.
BNPB sebagai koordinator utama penanganan bencana bertugas mengatur operasional pencarian dan pertolongan, penyediaan logistik, pendanaan melalui Dana Siap Pakai (DSP), serta koordinasi lintas lembaga. Di lapangan, Basarnas memimpin operasi pencarian dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Mengguncang Disporapar Kota Sukabumi, Kejari Selidiki Kebocoran Retribusi Wisata!
Sementara itu, Kementerian PUPR melakukan audit teknis bangunan, Kemenkes dan Kemensos memberikan bantuan medis dan psikososial bagi keluarga korban, sedangkan Kemenag mengevaluasi sarana pendidikan di pesantren tersebut. Polri melalui Polda Jawa Timur turut melakukan penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya unsur kelalaian dalam pembangunan musala.
Sinergi berbagai pihak — mulai dari BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, hingga Pemprov Jawa Timur — menjadi kunci penanganan insiden ini. Pemerintah berkomitmen agar tragedi serupa tidak kembali terulang dan keselamatan santri di lembaga pendidikan dapat terjamin.
