SUKABUMI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan pentingnya etika dalam aktivitas digital, terutama bagi pejabat publik yang komunikasinya selalu menjadi sorotan masyarakat.
Peringatan ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, dalam Diskusi Publik bertema “Fatwa Bermuamalah di Media Sosial pada Era Post Truth” yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Asrorun menyebut ruang digital saat ini sangat mudah memengaruhi persepsi publik. Karena itu, setiap unggahan, terutama dari pejabat, harus melalui proses verifikasi agar tidak menimbulkan keresahan.
“Media sosial adalah ruang publik yang penuh tanggung jawab. Ketika pejabat tergesa-gesa mengunggah sesuatu tanpa tabayyun, dampaknya bisa sangat luas,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus inspeksi mendadak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke sebuah perusahaan air minum di Subang yang kemudian viral di media sosial. Menurutnya, tindakan itu dilakukan tanpa data utuh dan berpotensi memicu salah persepsi.
“Ini bukan sekadar keliru, tapi bisa menyesatkan. Publik sudah terlanjur percaya pada narasi yang belum tentu benar,” tegasnya.
Asrorun mengingatkan bahwa Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 telah mengatur larangan menyebarkan hoaks, fitnah, gibah, hingga konten yang tidak memiliki dasar kebenaran.
“Ruang digital harus memajukan kemaslahatan bersama, bukan menyuburkan kegaduhan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi Digital RI, Fifi Aleyda Yahya, menambahkan bahwa literasi digital tidak hanya berbicara soal kemampuan teknis, tetapi juga moralitas.
“Jempol kita membawa konsekuensi sosial dan hukum. Teknologi boleh cepat berubah, tetapi nilai kejujuran dan etika harus tetap menjadi kompas,” ucap Fifi.
Ia menegaskan bahwa menciptakan ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau platform media sosial.
“Pengguna adalah benteng pertama. Tanpa kesadaran moral dari individu, aturan apa pun akan sulit berjalan,” tambahnya.
Diskusi ini dihadiri akademisi, mahasiswa, dan praktisi komunikasi. Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kembali budaya bermedia sosial yang bertanggung jawab, beretika, dan berbasis kebenaran. (Ky)
