SUKABUMI – Penebangan liar yang merusak kawasan perkebunan teh di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali terungkap akhir November 2025. Aksi terbaru ini menambah luas total kerusakan yang telah berlangsung sejak 2024, mencapai 150 hektare.
Kapolresta Bandung, Komisaris Besar Aldi Subartono, mengungkapkan bahwa penebangan terbaru terjadi di tiga blok milik PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 Malabar, yakni Bojongwaru, Cipicung 1, dan Cipicung 2, dengan luas kerusakan 14 hektare. Motif utama diduga kuat adalah alih fungsi lahan dari kebun teh menjadi kebun sayuran.
“Kami masih mengejar otak pelaku, donatur dan yang mendanai penebangan ini,” papar Aldi.
Baca Juga: BMKG Imbau Waspada Cuaca Ekstrem di Wilayah Barat Indonesia pada 1 Desember 2025
Ia menegaskan bahwa untuk kasus-kasus sebelumnya, proses hukum telah memasuki tahap penyidikan dengan sejumlah saksi telah diperiksa. Sementara untuk aksi terbaru, timnya telah melakukan olah TKP dan telah mengidentifikasi beberapa nama pelaku.
Aldi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini. Polisi bakal mengejar aktor utama di belakang perusakan ini.
“Penebangan kebun teh ini harus dihentikan, karena bahayanya bisa menimbulkan bencana alam yang merugikan banyak warga,” tandasnya.
Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Janjikan Komitmen Penuh untuk Buka Lapangan Kerja bagi Atlet Berprestasi
Dukungan penuh juga datang dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Ia menyebut kerusakan lingkungan ini telah berakibat langsung, memicu banjir bandang di Pangalengan pada 25 November lalu.
“Pengalengan memiliki potensi wisata dan kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga tidak boleh dirusak. Seluruh pihak harus menjaga lingkungan demi keselamatan warga,” tegas Dadang.
Bupati menyatakan komitmen pemerintah daerah bersama Gubernur Jawa Barat dan PTPN I untuk melakukan rehabilitasi dengan menanami kembali lahan yang rusak.
Baca Juga: Masih Ingat Arya Permana Si Bocah Berbobot 192 Kilogram? Ini Kabarnya Sekarang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menemui para buruh pemetik teh, secara khusus berkomitmen mengembalikan fungsi lahan.
“Sudah ada 140 hektare kebun teh yang dijarah dan dijadikan kebun sayuran. Mulai Desember, kawasan itu akan dikembalikan menjadi kebun teh,” paparnya.
Untuk mendorong partisipasi, Dedi menjanjikan insentif upah sebesar Rp50 ribu per hari bagi petani yang terlibat dalam program penanaman kembali, lebih tinggi dari upah harian biasa sebesar Rp35 ribu. Insentif ini akan diberikan selama empat tahun, mencakup masa tanam hingga teh siap dipanen.
“Saya tidak ikut soal kepemilikan lahan. Fokus saya ialah mengembalikan fungsi lahan itu menjadi kebun teh, sehingga bisa mencegah terjadinya bencana,” pungkas Gubernur.
