SUKABUMI — Polemik dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang sudah turun ke tingkat daerah di Kabupaten Sukabumi mendapat respon tegas. Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVI, Yandra Utama Santosa, akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya merupakan satu-satunya yang sah secara konstitusional.
Yandra menyampaikan bahwa legitimasi kepengurusan KNPI versi dirinya tidak hanya lahir dari proses Musda yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, tetapi juga telah diperkuat melalui pencatatan administratif di Kementerian Hukum.
Ia menilai kemunculan kepengurusan tandingan yang belakangan dilantik di Selabintana tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menciptakan perpecahan di kalangan pemuda. Menurutnya, klaim sepihak tanpa payung konstitusi justru dapat memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Pantai Karangpapak Sukabumi Mulai Dipadati Wisatawan
Yandra menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya lahir dari konsensus mayoritas organisasi kepemudaan (OKP) yang memiliki legitimasi vertikal dan historis di tubuh KNPI Kabupaten Sukabumi. Konsensus tersebut, kata dia, menjadi fondasi utama demokrasi pemuda yang harus dijaga bersama.
“Kami berkomitmen menjaga marwah hasil kesepakatan OKP dan Pengurus Kecamatan KNPI. Ini bukan soal kepentingan pribadi, melainkan kepentingan besar pemuda Sukabumi,” ujar Yandra.
Di sisi lain, ia juga menyoroti sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang diminta untuk bersikap tegas dan tidak ambigu menyikapi dualisme tersebut. Ketidaktegasan, menurutnya, berisiko membuka ruang intervensi politik praktis ke dalam organisasi kepemudaan.
Baca Juga: Pemkot Sukabumi Gaspol Program 12 PAS, Ayep Zaki Tegaskan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Sebagai langkah antisipasi, DPD KNPI Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Yandra saat ini tengah melakukan konsolidasi menyeluruh dengan OKP dan elemen pemuda di 47 kecamatan. Konsolidasi tersebut bertujuan menyatukan sikap dan menjaga stabilitas organisasi.
Yandra menyebut, jika diperlukan, pihaknya siap menggelar aksi damai sebagai bentuk perlawanan moral terhadap upaya-upaya yang dinilai inkonstitusional. Namun ia menegaskan, langkah tersebut bukan provokasi, melainkan upaya menjaga independensi KNPI.
“Kami ingin KNPI tetap menjadi rumah besar pemuda dan mitra kritis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Sukabumi,” tegasnya.
