JAKARTA — Kondisi fiskal Indonesia hingga kuartal II 2026 dinilai masih aman dan terkendali. Namun, pemerintah diminta mewaspadai sejumlah risiko yang berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester II 2026, terutama jika penerimaan negara mulai melambat di tengah ketidakpastian global.
Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, menilai realisasi defisit APBN hingga Mei 2026 sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada dalam level yang dapat dikelola.
“Kalau defisit sampai Mei 0,7%, harusnya masih aman selama tren penerimaan negara tetap tinggi,” kata Juniman,
Baca Juga : Resep Sate Goreng Sapi Pedas, Olahan Daging Kurban yang Gurih dan Bikin Nagih
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan kondisi fiskal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan penerimaan negara hingga akhir tahun. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia menjadi risiko utama yang dapat mengganggu penerimaan pajak.
Juniman menjelaskan, depresiasi rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor dan menekan profitabilitas korporasi. Jika kinerja perusahaan melemah, penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga berisiko menurun.
“Kalau kinerja korporasi turun, penerimaan PPN dan PPh juga akan turun. Itu yang menjadi tantangan bagi pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga : Resep Jamu Jerawat Alami, Minuman Herbal untuk Bantu Menjaga Kesehatan Kulit
Di sisi lain, pemerintah saat ini menerapkan strategi percepatan belanja atau front loading untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga Mei 2026, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.059,3 triliun atau tumbuh 52,6% secara tahunan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ruang fiskal pemerintah pada semester kedua. Menurut Juniman, investor, ekonom, dan lembaga pemeringkat akan mencermati apakah pemerintah masih memiliki kapasitas fiskal yang cukup setelah melakukan percepatan belanja sejak awal tahun.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang masih menjadi perhatian pasar. Peralihan dividen BUMN ke Danantara dinilai mengurangi salah satu sumber penerimaan APBN yang sebelumnya langsung masuk ke kas negara.
Di sisi lain, pemerintah juga berpotensi memberikan dukungan melalui penyertaan modal negara (PMN), yang dapat menambah beban fiskal jika tidak dijelaskan secara transparan kepada publik dan investor.
Karena itu, Juniman menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci hubungan fiskal antara APBN dan Danantara, termasuk mekanisme pembagian risiko apabila investasi yang dikelola menghadapi kendala di masa mendatang.
Menurutnya, pasar saat ini tidak hanya memperhatikan besaran defisit APBN, tetapi juga menunggu kejelasan proyeksi penerimaan negara hingga akhir tahun. Transparansi terkait asumsi dasar APBN, seperti target penerimaan pajak, nilai tukar rupiah, harga minyak, dan proyeksi defisit per kuartal dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor.
Meski demikian, Juniman optimistis target defisit APBN di bawah 3% PDB masih dapat tercapai. Ia memperkirakan defisit dapat dijaga di kisaran 2% hingga 2,5% PDB sepanjang penerimaan negara tetap tumbuh sesuai target.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar membantah kekhawatiran pasar, tetapi menjelaskan secara rinci bagaimana penerimaan, belanja, dan defisit akan dikelola sampai akhir tahun. Itu yang akan membuat fiskal Indonesia lebih kredibel,” pungkasnya.(SE)
