JAKARTA – Polemik rencana pergantian nama dan perpindahan markas klub kembali mencuat menjelang bergulirnya kompetisi Super League musim 2026-2027. Sejumlah kalangan menilai fenomena ini tidak hanya soal bisnis, tetapi juga menyangkut loyalitas dan ikatan emosional suporter terhadap klub.
Sorotan tajam datang dari pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali. Ia menilai rencana perubahan identitas yang melibatkan sejumlah klub berpotensi melukai perasaan pendukung yang selama ini setia.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Malut United yang dikabarkan akan berganti nama menjadi Jateng United FC dan bermarkas di Semarang. Selain itu, Adhyaksa FC juga disebut-sebut akan berpindah home base ke Palangkaraya, bahkan muncul wacana perubahan identitas klub.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca 21 Juni: Sukabumi Berpotensi Diguyur Hujan dari Siang hingga Malam
Menurut Akmal, perpindahan tersebut tidak bisa dipandang sebagai hal biasa karena berkaitan erat dengan sejarah dan identitas klub di mata suporter.
Ia menyinggung kuatnya dukungan masyarakat Ternate terhadap Malut United yang sebelumnya digadang sebagai kebanggaan daerah. Namun, rencana perpindahan dinilai mengabaikan aspek tersebut.
“Perpindahan ini seperti mengkhianati perasaan suporter, khususnya di Ternate,” ujarnya.
Baca Juga: Pemekaran Sukabumi Utara Berlanjut, DPRD Dorong Pembaruan Data
Akmal menegaskan, kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang jelas dan tegas dari otoritas sepak bola nasional agar praktik serupa tidak terus berulang setiap musim.
“Harus ada aturan yang tegas. Jangan sampai setiap musim klub dengan mudah berganti nama dan pindah lokasi,” katanya.
Ia juga mengusulkan pembentukan badan khusus yang mengatur kepemilikan klub secara profesional. Menurutnya, skema yang lebih tepat adalah memperjualbelikan saham klub, bukan lisensi yang kemudian diikuti perubahan identitas.
Lebih jauh, Akmal mengingatkan risiko besar jika fenomena ini dibiarkan tanpa pengawasan. Ia khawatir kompetisi sepak bola nasional justru berubah menjadi ruang transaksi kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan sampai kompetisi sepak bola Indonesia pada akhirnya menjadi pasar gelap bagi pihak-pihak tertentu untuk jual beli lisensi,” ucapnya.
Selain itu, ia meminta PSSI memperketat aturan kepemilikan klub, termasuk melarang satu pihak memiliki lebih dari satu klub dalam satu kompetisi.
Menurutnya, celah tersebut berpotensi membuka praktik tidak sehat seperti pengaturan skor.
“Ketegasan PSSI sangat dibutuhkan agar kompetisi berjalan sehat, bersih, kompetitif, profesional, dan bermartabat,” tutupnya.
