BANDUNG – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali bergulir. Kali ini, usulan tersebut mendapat dukungan politik dari DPRD Jawa Barat yang sepakat melanjutkannya ke tahapan legislasi sebagai langkah awal pembahasan resmi.
Keputusan tersebut diambil dalam audiensi Komisi I DPRD Jawa Barat bersama akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Bandung, Kamis (2/7/2026). Meski demikian, persetujuan tersebut belum berarti nama Provinsi Jawa Barat resmi berubah.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menjelaskan mayoritas fraksi telah menyatakan persetujuan agar usulan itu diproses melalui mekanisme legislasi.
“Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, dan PPP menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya. Sementara Gerindra dan NasDem mengikuti keputusan bersama,” kata Rahmat.
Baca Juga: Ronaldo Pecahkan Rekor Lagi, Jadi Pemain Tertua di Babak Gugur Piala Dunia
Menurutnya, DPRD selanjutnya akan menentukan mekanisme pembahasan, baik melalui Panitia Khusus (Pansus) maupun Komisi I. Setelah seluruh proses di tingkat daerah selesai, usulan tersebut tetap harus diajukan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pada akhirnya usulan ini tetap membutuhkan persetujuan pemerintah pusat,” ujarnya.
Wacana perubahan nama Jawa Barat bukan isu baru. Gagasan tersebut telah beberapa kali muncul sejak 2013, namun belum pernah berlanjut hingga tahap legislasi. Kali ini, dukungan seluruh fraksi DPRD menjadi perkembangan paling signifikan dalam perjalanan usulan tersebut.
Baca Juga: Usai Spanyol Libas Austria 3-0, Lamine Yamal: Piala Dunia Baru Dimulai
Dalam audiensi tersebut, tim pengusul yang terdiri atas akademisi dan budayawan berpendapat nama “Tatar Sunda” dinilai lebih mencerminkan identitas sejarah, budaya, dan karakter masyarakat Sunda dibandingkan nama administratif “Jawa Barat”. Mereka berharap perubahan nama dapat memperkuat identitas daerah sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya Sunda.
Meski demikian, masyarakat diminta tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa nama provinsi akan segera berubah. Saat ini, statusnya masih sebatas usulan yang memasuki tahap legislasi dan belum memiliki kekuatan hukum. Proses perubahan nama masih memerlukan pembahasan lanjutan hingga keputusan akhir dari pemerintah pusat.
