BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap masih ditemukan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan APBD 2025, nilai temuannya mencapai sekitar Rp4 miliar.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan Dedi menolak usulan pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Menurutnya, kebutuhan operasional sekolah telah tercukupi melalui dana BOS dari pemerintah pusat dan bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak,” ujar Dedi, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Selasa (21/7/2026).
Baca Juga : Resep Sambal Jengkol Teri, Pedas Gurih Bikin Nasi Nambah
Dedi mengungkapkan hasil pemeriksaan juga menemukan dugaan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya.
“Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar,” katanya.
Menurut Dedi, persoalan utama bukan terletak pada besaran anggaran, melainkan tata kelola dana yang harus dibenahi. Ia menilai, penerapan kembali SPP justru berpotensi menambah persoalan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Baca Juga : Resep Es Buah Ximilu, Minuman Segar Berisi Aneka Buah untuk Cuaca Panas
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, seperti perbaikan toilet, sarana olahraga, dan tempat ibadah agar kegiatan belajar mengajar semakin nyaman.
“Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu,” tegasnya.
Dedi juga mengajak seluruh pihak menjaga komitmen terhadap program sekolah gratis di SMA dan SMK negeri Jawa Barat agar akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa biaya.(SE)
