SUKABUMI – Rencana Pemerintah Kota Sukabumi mengajukan pinjaman daerah sekitar Rp89,3 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mulai mengarah pada pembahasan persetujuan di DPRD Kota Sukabumi. Kondisi defisit anggaran yang membayangi penyusunan APBD 2027 menjadi salah satu pertimbangan penting di balik terbukanya peluang persetujuan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, mengatakan bahwa kondisi fiskal daerah, khususnya besaran defisit, menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sikap terhadap rencana pinjaman tersebut.
Menurutnya, apabila tekanan defisit semakin besar, pembiayaan melalui pinjaman daerah menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan.
“Pertimbangannya melihat defisit. Kalau defisitnya mungkin lebih besar, sehingga mau tidak mau pinjaman itu bisa di-ACC,” ungkapnya.
Meski demikian, persetujuan pinjaman tersebut tidak serta-merta diputuskan melalui mekanisme voting. Rencana itu akan dibahas terlebih dahulu oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD, bersamaan dengan pembahasan APBD murni Tahun Anggaran 2027.
Rojab menjelaskan, pembahasan pinjaman tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan kondisi keuangan daerah dan kemampuan APBD dalam memenuhi kebutuhan pembangunan maupun belanja wajib pemerintah.
“Ya, dibahasnya oleh Badan Anggaran sekaligus pembahasan APBD murni 2027,” jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kelayakan kegiatan yang akan dibiayai menggunakan dana pinjaman. Rojab menegaskan, tidak semua usulan pembangunan yang disiapkan pemerintah daerah otomatis bisa dimasukkan dalam skema pembiayaan PT SMI.
Bahkan, sejumlah kegiatan yang sebelumnya masuk dalam daftar usulan sekitar Rp89 miliar telah mendapatkan catatan dan berpotensi dicoret karena tidak memenuhi persyaratan pembiayaan.
Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan gedung kelurahan. Menurut Rojab, kegiatan tersebut dinilai belum memiliki keterkaitan langsung dengan kriteria peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana menjadi pertimbangan pembiayaan PT SMI.
“Misalkan pembangunan gedung kelurahan, itu tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Itu menjadi catatan PT SMI dan kemungkinan tidak di-ACC, sehingga dikeluarkan,” bebernya.
Selain itu, rencana pembangunan trotoar di sekitar Jalan Bhayangkara juga menjadi salah satu kegiatan yang tidak disetujui dalam penilaian awal. Alasannya, ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih kewenangan apabila dibiayai melalui pinjaman daerah.
“Yang kedua, misalkan pembangunan trotoar di dekat Jalan Bhayangkara, itu tidak di-ACC karena bukan kewenangan daerah, melainkan kewenangan pusat. Takut tumpang tindih, sehingga dicoret,” ungkap Rojab.
Ia juga meluruskan informasi mengenai kemungkinan penggunaan dana pinjaman untuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Menurutnya, penentuan kegiatan yang dapat dibiayai bukan sepenuhnya menjadi kewenangan legislatif maupun pemerintah daerah, melainkan harus mengikuti ketentuan dan hasil penilaian PT SMI.
Pemerintah daerah hanya menyiapkan daftar kegiatan yang diusulkan untuk kemudian melalui proses penilaian, termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS).
“Yang menentukan itu PT SMI yang akan memberikan pinjaman uang. Kita menyiapkan usulan-usulan, daftar kegiatan, kemudian ada feasibility study,” tegasnya.
Terbukanya peluang persetujuan pinjaman tersebut tidak terlepas dari kondisi keuangan Pemkot Sukabumi yang tengah menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan APBD 2027.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, sebelumnya mengungkapkan proyeksi defisit APBD 2027 mencapai Rp102.125.679.349 atau sekitar Rp102,12 miliar.
Tekanan tersebut dipengaruhi penurunan alokasi transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami pengurangan sekitar Rp51,39 miliar.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi kebutuhan belanja wajib, di antaranya pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kekurangan anggaran belanja pegawai.
Dalam konteks tersebut, rencana pinjaman daerah sebesar Rp89,327 miliar melalui PT SMI menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pada 2027.
Namun, peluang persetujuan di tingkat DPRD bukan berarti pinjaman tersebut sudah final. Masih terdapat tahapan penilaian kelayakan, pemenuhan persyaratan administrasi, serta keputusan PT SMI sebagai lembaga pemberi pinjaman.
Dengan demikian, pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi akan menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kelanjutan rencana pembiayaan tersebut.

