SUKABUMI – Sulitnya memperoleh pekerjaan jangan sampai dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan. Praktik percaloan hingga pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita.
Hamzah mengingatkan perusahaan maupun pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen agar memberikan kesempatan kerja secara terbuka dan adil. Ia menegaskan, pencari kerja tidak seharusnya diminta mengeluarkan uang hanya untuk mendapatkan peluang bekerja.
Sorotan tersebut disampaikan Hamzah menyusul peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Polres Sukabumi, Rabu (11/11/2026). Program tersebut dikolaborasikan dengan kegiatan Job Fair untuk mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Menurut Hamzah, kehadiran program tersebut perlu menjadi momentum membenahi persoalan rekrutmen tenaga kerja, bukan sekadar menyediakan informasi lowongan pekerjaan.
Ia menilai, akses informasi harus disertai pengawasan agar proses penerimaan karyawan tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu melalui praktik percaloan maupun pungutan ilegal.
“Program Poliran ini memiliki nilai strategis, karena tidak hanya membantu masyarakat memperoleh informasi pekerjaan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap potensi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan justru dibebani biaya oleh oknum yang memanfaatkan keadaan,” ujar Hamzah.
Selain persoalan transparansi penerimaan tenaga kerja, politisi Fraksi PKB tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi calon pekerja melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Menurutnya, pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perusahaan. Dengan begitu, masyarakat tidak sekadar mendapatkan sertifikat pelatihan, tetapi benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.
Hamzah juga mendorong adanya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, kepolisian, perusahaan, dan lembaga pelatihan. Sinergi tersebut diperlukan agar informasi lowongan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan proses rekrutmen berjalan beriringan.
Dari sisi kelembagaan, DPRD Kabupaten Sukabumi akan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut melalui fungsi pengawasan. Ia berharap Poliran tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sebatas penyelenggaraan Job Fair.
Lebih jauh, keberhasilan program harus terlihat dari semakin terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kompetensi pencari kerja, serta berkurangnya praktik-praktik yang menghambat masyarakat memperoleh pekerjaan secara layak.
“Upaya ini diharapkan memperkuat langkah Kabupaten Sukabumi dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

