SUKABUMI – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Sukabumi Raya menggelar aksi Mimbar Rakyat di Bundaran Tugu Adipura, Kota Sukabumi, Senin (15/6/2026).
Aksi yang mengusung tema “Pemimpin dan Birokrasi Negara Gagal” tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap kondisi nasional yang dinilai tengah menghadapi krisis multidimensi.
Dalam pernyataan resminya, GMNI menyoroti berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dianggap mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi dasar untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Sejumlah indikator yang disampaikan meliputi pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap APBN, ancaman kenaikan harga energi, tingginya angka pengangguran, hingga melemahnya supremasi sipil.
Baca Juga: Mahasiswa Bandung Geruduk BI, Tuntut Penjelasan Pelemahan Rupiah dan Kebijakan Pemerintah
Menurut GMNI, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional serta menunjukkan fondasi ekonomi yang masih rentan terhadap gejolak global. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya biaya hidup masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, ketergantungan impor, serta tekanan harga energi global.
Selain itu, GMNI menilai arah pembangunan nasional belum mampu menjawab persoalan mendasar seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta krisis ekologis.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). GMNI menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Baca Juga: Tak Sekadar Monitoring, Korwil SPPG dan Satgas MBG Siap Kawal Kualitas Program di Kota Sukabumi
Di sisi lain, GMNI juga menyoroti adanya gejala kemunduran demokrasi yang ditandai dengan menguatnya peran aparat di ruang sipil, melemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan, serta praktik birokrasi yang dinilai belum profesional.
Sebagai bentuk konsolidasi dan pendidikan politik, GMNI DPC Sukabumi Raya menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah, yakni menstabilkan nilai tukar rupiah, menjaga daya beli masyarakat, menolak kebijakan yang berpotensi menaikkan harga BBM dan kebutuhan pokok, menolak dwifungsi Polri dan multifungsi TNI, serta mendorong reformasi birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, GMNI juga menuntut transparansi penggunaan APBN, evaluasi program strategis nasional termasuk MBG, penanganan serius terhadap pengangguran, kemiskinan, dan krisis ekologis, penolakan terhadap pelemahan demokrasi, serta penguatan kembali orientasi pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
Baca Juga: Momen Akhir Tahun Hijriah 1447 H, Ini Waktu dan Amalan Doa yang Dianjurkan
Koordinator aksi, Gilang Tri Buana, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa.
“Kritik yang kami sampaikan adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa. Mimbar Rakyat ini bukan sekadar ruang protes, melainkan ruang perjuangan untuk mengembalikan arah pembangunan nasional agar benar-benar memihak kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.
