SUKABUMI – Pengawasan terhadap perilaku aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian serius Bupati Sukabumi, H. Asep Japar. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah tidak hanya mengawasi kehadiran dan kinerja pegawai, tetapi juga memastikan bawahannya terhindar dari aktivitas yang melanggar hukum.
Sorotan tersebut terutama ditujukan pada praktik judi online (judol) dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dinilai berpotensi merusak kedisiplinan, mengganggu profesionalitas, hingga mencoreng citra pemerintahan.
Penegasan itu disampaikan Asep Japar saat memimpin Rapat Dinas Bulan November 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: Rencana Pinjaman Pemkot Sukabumi Rp89,3 Miliar Bakal Di-ACC DPRD, Ini Alasannya!
Menurutnya, tanggung jawab pengawasan tidak boleh berhenti pada urusan administratif. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki perhatian terhadap perilaku pegawai, termasuk mengingatkan dan mencegah bawahannya terlibat dalam aktivitas yang berisiko menimbulkan persoalan hukum.
“Jangan sampai ada staf dinas yang terlibat judi online. Ingatkan seluruh pegawai agar menjauhi judol dan obat-obatan terlarang,” tegasnya.
Ia juga meminta pengawasan menjangkau seluruh unit kerja, termasuk fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas. Langkah tersebut diperlukan agar kedisiplinan dan integritas pegawai tetap terjaga, terutama pada instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga: Libatkan BNN hingga Polri, Lapas Sukabumi Perkuat Kolaborasi Jaga Keamanan Pemasyarakatan
Penekanan Bupati ini sekaligus menempatkan pimpinan perangkat daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, disiplin, dan bebas dari pelanggaran.
Di luar persoalan kedisiplinan pegawai, rapat dinas tersebut juga membahas sejumlah agenda kerja sama dan evaluasi kinerja pemerintahan.
Pemkab Sukabumi menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Madani Nusantara terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kerja sama juga dilakukan bersama Bawaslu Kabupaten Sukabumi melalui nota kesepakatan penguatan pengawasan partisipatif berbasis literasi kepemiluan dan peningkatan kualitas demokrasi, yang dilanjutkan dengan penandatanganan rencana kerja tahunan.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas capaian kinerja pengelolaan keuangan terbaik tahun 2026.
Sementara itu, APJATEL, DPMD, BPBD, dan Dinas Pariwisata turut menyampaikan ekspose program serta capaian kinerja masing-masing.
Pengawasan internal kini menjadi salah satu pekerjaan penting bagi pimpinan perangkat daerah, agar persoalan kedisiplinan dan perilaku pegawai tidak hanya menjadi bahan peringatan dalam rapat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerja.

