JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan langkah konkret untuk menangani persoalan infrastruktur jalan dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Ciamis.
Dalam pertemuan bersama Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, Sekretaris Daerah Ciamis Andang Firman Triyadi, serta sejumlah kepala desa, Dedi membahas pembagian kewenangan perbaikan jalan sekaligus rencana pemulihan lingkungan di sejumlah wilayah.
Pembahasan tersebut mencakup perbaikan jalan di Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, hingga persoalan infrastruktur di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Lakbok.
Baca Juga : Resep Teh Jeruk Rempah, Minuman Segar Hangat atau Dingin dengan Aroma Jahe dan Kayu Manis
Dedi menegaskan, penanganan jalan rusak harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah agar proses perbaikan berjalan efektif dan tidak saling menunggu.
Kabar baik disampaikan Dedi Mulyadi kepada warga Desa Kaso yang selama ini menghadapi persoalan jalan rusak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membantu penanganan jalan di wilayah tersebut melalui skema pembagian tugas antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi.
Dalam arahannya kepada Kepala Desa Kaso, Dedi menjelaskan bahwa pemerintah desa cukup menyiapkan material melalui bantuan keuangan desa. Sementara itu, penyediaan mesin dan operasional pengecoran akan ditangani Pemprov Jabar.
“Jalan desa (Cikaso) yang rusak parah itu, nanti Kuwu (Kepala Desa) cukup membelikan bahannya dari bantuan keuangan desa. Nanti mesin dan operasional pengecorannya ditanggung dan dikerjakan oleh Pemprov agar selesai dengan cepat dan standarnya kuat, tidak gampang rusak seperti aspal hotmix biasa,” jelas Dedi.
Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat perbaikan jalan sekaligus menghasilkan infrastruktur yang lebih tahan lama.
Selain infrastruktur jalan, Dedi juga menyoroti kondisi lingkungan di kawasan Gunung Bitung yang berada di sekitar Desa Kaso.
Menanggapi informasi mengenai pembukaan lahan seluas 400 hektare setelah berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU), Dedi mencanangkan program penghijauan kembali yang direncanakan mulai Desember mendatang.
Program tersebut akan melibatkan masyarakat setempat untuk merawat kawasan yang akan direboisasi.
Dedi menyampaikan rencana pelibatan 200 kepala keluarga dengan upah Rp2,5 juta per bulan selama empat tahun.
“Siapkan 200 kepala keluarga, mereka akan digaji Rp2,5 juta per bulan selama empat tahun khusus untuk mengurus dan menghijaukan kembali gunung itu agar mata air kembali tumbuh,” instruksi Dedi.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, pelaksanaan program perlu ditindaklanjuti dengan kejelasan mengenai mekanisme perekrutan, sumber anggaran, serta tahapan kegiatan reboisasi.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi juga menyinggung insiden pencegatan rombongannya oleh warga Desa Cinta Jaya beberapa waktu lalu.
Ia menekankan pentingnya menjaga adab dan tata krama ketika menyampaikan aspirasi kepada pemimpin maupun pemerintah.
Dedi menjelaskan bahwa dirinya tidak menolak kritik masyarakat mengenai jalan rusak. Namun, ia mengingatkan agar aspirasi disampaikan dengan cara yang baik.
Menurutnya, keterbukaan pemerintah terhadap keluhan warga harus diimbangi dengan komunikasi yang santun sehingga persoalan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.
Terkait keluhan jalan rusak di wilayah Lakbok, termasuk Desa Cinta Jaya, Dedi menjelaskan bahwa sebagian besar ruas jalan yang dipersoalkan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten memprioritaskan perbaikan jalan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dedi menyebut panjang jalan kabupaten di Ciamis yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 100 kilometer. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp400 miliar.
“Jalan Kabupaten di Ciamis yang rusak totalnya ada sekitar 100 kilometer. Kalau dihitung butuh sekitar 400 miliar. Nanti kita dorong perbaikannya secara bertahap dalam dua tahun anggaran (oleh Pemkab),” ujar Dedi saat berkoordinasi dengan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya.
Perbaikan secara bertahap diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus menentukan ruas jalan yang paling mendesak untuk ditangani.
Dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten, penanganan jalan rusak di Ciamis diharapkan berjalan lebih terarah. Di sisi lain, rencana reboisasi Gunung Bitung menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan yang juga melibatkan masyarakat setempat.(SE)
