Berita Sukabumi

DPRD Sukabumi Turun ke Jampangtengah, Kualitas Udara di Sekitar Pabrik Batu Kapur Diminta Diuji

×

DPRD Sukabumi Turun ke Jampangtengah, Kualitas Udara di Sekitar Pabrik Batu Kapur Diminta Diuji

Sebarkan artikel ini

SUKABUMI – Keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran udara dari aktivitas industri pengolahan batu kapur di Kecamatan Jampangtengah mendapat perhatian DPRD Kabupaten Sukabumi. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan pengolahan batu kapur di wilayah tersebut, Selasa (17/11/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi aktivitas industri yang dikeluhkan warga sekaligus melihat langsung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan dan perizinan.

Dalam sidak tersebut, Budi didampingi anggota Komisi II DPRD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Camat Jampangtengah, serta Kepala Desa Padabeunghar.

Salah satu lokasi yang diperiksa adalah pabrik pengolahan batu kapur milik PT Wan Shi Da di Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah.

Budi mengatakan, pengawasan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang mengeluhkan dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas sejumlah pabrik pengolahan batu kapur.

“Menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengenai pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Jampangtengah kaitan dengan pabrik pengolahan batu kapur, kami bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan pengawasan lapangan dan cek lokasi,” ujar Budi.

Dari pemeriksaan awal di PT Wan Shi Da, DPRD memperoleh informasi bahwa perusahaan tersebut telah memiliki kelengkapan izin operasional. Proses pembakaran batu kapur juga disebut sudah menggunakan batu bara, bukan lagi kayu bakar, bekas kain, maupun limbah cair.

Meski demikian, hasil pemeriksaan administrasi dan penggunaan bahan bakar belum cukup untuk memastikan aktivitas industri tersebut bebas dari dampak pencemaran udara.

Budi mengungkapkan, perusahaan tersebut masih mendatangkan bahan baku dari Kecamatan Gunungguruh. Sementara itu, keberadaan pabrik pengolahan batu kapur di Jampangtengah tidak hanya satu perusahaan.

“Memang pabrik pengolahan batu kapur di Jampangtengah itu banyak, namun kami baru bisa mengecek ke PT Wan Shi Da. Izin operasional perusahaan itu lengkap, pengolahannya juga sudah menggunakan bahan bakar batu bara, bukan kayu bakar, bekas kain, maupun limbah cair. Hanya memang perusahaan itu untuk bahan bakunya masih membeli dari Kecamatan Gunungguruh,” jelasnya.

DLH Diminta Uji Kualitas Udara

Hal yang menjadi perhatian DPRD berikutnya adalah memastikan apakah operasional pabrik berdampak terhadap kualitas udara di sekitar kawasan industri dan permukiman warga.

Untuk itu, Budi meminta DLH Kabupaten Sukabumi segera melakukan pengukuran kualitas udara, baik di lingkungan perusahaan maupun di kawasan yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat.

“Kami juga sudah merekomendasikan kepada DLH untuk mengukur kualitas udara,” tegasnya.

Pengujian tersebut dinilai penting agar keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, bukan sekadar penilaian administratif terhadap perusahaan.

DPRD juga memastikan pengawasan tidak berhenti pada satu lokasi. Komisi II akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap perusahaan pengolahan batu kapur lainnya yang beroperasi di Kecamatan Jampangtengah.

“Adapun untuk melakukan pengecekan kepada perusahaan yang lainnya akan diagendakan kembali oleh Komisi II,” pungkas Budi.

Dengan langkah tersebut, DPRD berharap persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat memperoleh kejelasan melalui pengawasan langsung dan pengujian kualitas lingkungan. Hasil pengukuran udara nantinya menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di sekitar aktivitas industri pengolahan batu kapur.