SUKABUMI – Suara kekecewaan dan keresahan datang dari kalangan tenaga pendidik honorer di Kota Sukabumi, setelah munculnya wacana Pemerintah Kota Sukabumi untuk menawarkan peluang kerja ke luar negeri bagi tenaga non-ASN yang tidak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Salah satu tenaga pendidik honorer, Adi Saefulloh Firmansyah, menyampaikan dengan lantang bahwa kebijakan tersebut telah melukai perasaan para guru yang selama ini mengabdi tanpa pamrih demi mencerdaskan anak bangsa.
“Kami bukan komoditas ekspor, kami adalah aset pendidikan bangsa. Kami sudah puluhan tahun mengabdi dengan gaji yang jauh dari layak, tapi tetap setia mengajar. Pernyataan itu membuat kami seolah-olah tidak bernilai,” ungkap Adi dengan nada kecewa.
Ia menilai, tawaran untuk bekerja ke luar negeri menunjukkan ketidakpekaan dan kurangnya pemahaman pemerintah daerah terhadap kontribusi para tenaga honorer, khususnya tenaga pendidik yang telah lama menjadi tulang punggung pendidikan di Kota Sukabumi.
Menurut Adi, banyak tenaga honorer telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan masa muda mereka untuk mendidik generasi bangsa, baik di sekolah-sekolah perkotaan maupun di pelosok daerah. Karena itu, solusi yang diharapkan bukanlah “jalan keluar” ke luar negeri, melainkan kepastian status dan kesejahteraan di negeri sendiri.
“Kami ingin pemerintah memperjuangkan formasi yang layak, bukan malah mendorong kami meninggalkan keluarga dan daerah hanya demi mengurangi beban anggaran,” ujarnya.
Adi juga menyoroti dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap dunia pendidikan. Jika tenaga pendidik berpengalaman dipaksa mencari penghidupan di luar negeri, maka kualitas pendidikan di Sukabumi akan menurun, karena kekosongan tenaga pengajar di sekolah-sekolah tidak akan mudah diisi begitu saja.
“Kalau kami disuruh ke luar negeri, siapa yang akan mengajar anak-anak di sini? Pendidikan bukan sekadar profesi, ini panggilan hati. Kami bagian dari masa depan bangsa,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi konsep PPPK Paruh Waktu yang dinilai masih menyisakan ketidakpastian, baik dari sisi penghasilan, jaminan, maupun status kepegawaian. Ia berharap agar pemerintah tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar memperjuangkan transformasi PPPK Paruh Waktu menjadi Full Time dengan hak yang layak dan setara.
“Kami akan terus berdiri tegak di depan kelas, mengajar dengan hati. Tapi kami juga berhak dihargai. Kami bukan beban, kami adalah aset bangsa yang sesungguhnya,” tutupnya dengan penuh haru. (Ky)
