SUKABUMI – Kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah anak laki-laki di Kecamatan Ciemas menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sukabumi. Anggota Komisi IV DPRD, Rika Yulistina, meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap terduga pelaku, tetapi juga mengevaluasi sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Rika menilai, dugaan kasus yang menyeret seorang guru sekolah dasar sekaligus pengajar mengaji tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Terlebih, para korban merupakan anak-anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar.
Menurutnya, tenaga pendidik seharusnya menjadi pihak yang memberikan perlindungan, membimbing, sekaligus menciptakan lingkungan aman bagi anak. Karena itu, dugaan keterlibatan seorang pendidik dalam perkara tersebut menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Ini sangat keterlaluan dan memprihatinkan. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjadi pendidik, memberikan perlindungan dan menjadi teladan bagi anak-anak, justru diduga melakukan perbuatan seperti ini. Apalagi korbannya anak-anak di bawah umur yang masih sekolah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa,” tegas Rika kepada jubirtvnews melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2026).
Kasus tersebut mencuat di Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas. Seorang guru berinisial KW yang juga mengajar mengaji diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah anak laki-laki berusia sekitar 11 hingga 15 tahun.
Terduga pelaku diketahui berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan informasi kepolisian, dugaan perbuatan tersebut berlangsung sejak Januari hingga September 2026. Hingga 17 November 2026, delapan keluarga korban disebut telah melaporkan perkara tersebut kepada kepolisian. Terduga pelaku juga telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Rika menegaskan, proses hukum harus berjalan hingga tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak berhenti ketika proses hukum telah berjalan atau perkara tersebut tidak lagi menjadi perhatian publik.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada proses hukum, kemudian setelah ada putusan semuanya dianggap selesai. Jangan sampai kasus ini ramai sekarang, lalu beberapa bulan ke depan dilupakan begitu saja. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ke depan tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian perkara tidak diarahkan pada mediasi yang berpotensi menghilangkan pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, kepentingan dan hak anak sebagai korban harus menjadi prioritas.
“Saya berharap tidak ada mediasi yang kemudian membuat perkara ini berhenti atau menghilangkan pertanggungjawaban pelaku. Harus ada efek jera. Jangan sampai penyelesaian secara kekeluargaan justru mengabaikan hak anak-anak yang menjadi korban,” katanya.
Tiga Dinas Diminta Evaluasi Perlindungan Anak
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang bermitra dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Pendidikan, Rika meminta ketiga perangkat daerah tersebut mengambil langkah konkret.
Ia menilai, upaya perlindungan anak tidak boleh hanya bergerak ketika kasus kekerasan mencuat. Pemerintah daerah perlu memiliki program pencegahan yang terencana, terukur, dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Rika secara khusus meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi pengawasan terhadap tenaga pendidik, baik di sekolah maupun lingkungan pendidikan lainnya. Selain itu, mekanisme pengaduan perlu diperkuat agar anak-anak memiliki akses untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami maupun diketahui.
Sementara itu, DP3A didorong memperkuat sistem perlindungan anak melalui edukasi pencegahan kekerasan seksual, pendampingan psikologis, serta pemantauan pemulihan korban.
Adapun Dinas Sosial diharapkan memberikan dukungan rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi anak-anak yang terdampak.
“Ini harus menjadi perhatian serius tiga dinas mitra Komisi IV. Dinas Sosial, DP3A, dan Dinas Pendidikan jangan hanya bergerak ketika sudah ada kasus. Harus ada program yang terencana, terukur, tersistem, dan dijalankan secara konsisten. Kita ingin ada perubahan nyata, bukan hanya respons sesaat,” tegasnya.
Ia juga meminta ketiga dinas tersebut duduk bersama untuk menyusun langkah kerja yang jelas, mulai dari program pencegahan, pelaksanaan, pembagian tanggung jawab hingga evaluasi.
“Ketiga dinas ini harus duduk bersama dan menyusun langkah yang jelas. Apa programnya, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana evaluasinya. Jangan sampai kita terus berbicara tentang perlindungan anak, tetapi ketika kejadian seperti ini muncul, kita kembali sibuk melakukan penanganan setelah ada korban,” lanjutnya.
Rika berharap kasus di Kecamatan Ciemas menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk membenahi sistem perlindungan anak, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga lembaga pendidikan keagamaan.
“Jangan biarkan kasus ini berlalu begitu saja. Penegakan hukum harus tuntas, tetapi pencegahan juga harus berjalan. Kita harus memastikan ada tindakan nyata dan berkelanjutan agar anak-anak di Kabupaten Sukabumi mendapatkan perlindungan dan kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkasnya.

