JAKARTA — Polemik pencoretan siswi SMA asal Sulawesi Selatan, Cathlyn Yvaine Lesmana, dari daftar peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi terus menjadi perhatian publik. Nama Cathlyn yang sebelumnya disebut lolos di peringkat ketiga seleksi mendadak tidak tercantum dalam daftar akhir dan digantikan oleh peserta lain.
Peristiwa tersebut memicu reaksi luas di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan, terutama terkait proses penilaian hingga penetapan peserta yang berhak melaju ke tingkat nasional.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai polemik tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan di balik perubahan daftar peserta yang telah diumumkan sebelumnya.
BACA JUGA: PBHI Kritik Keras Militerisasi Ruang Sipil, Desak Pemerintah Jaga Supremasi Sipil
“Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses yang tidak transparan,” kata Muslim Arbi, Kamis (28/5/2026).
Ia menyoroti keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam proses seleksi Paskibraka. Menurutnya, lembaga tersebut harus memastikan seluruh tahapan berjalan objektif dan profesional agar tidak memunculkan kecurigaan publik.
“BPIP jangan sampai dipersepsikan publik sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik. Seleksi Paskibraka harus objektif, profesional, dan bersih dari intervensi,” ujarnya.
Muslim juga menilai mekanisme seleksi seharusnya dibuka secara lebih transparan, termasuk hasil penilaian setiap peserta. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari spekulasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi Paskibraka.
BACA JUGA: Jokowi Akan Keliling Indonesia, Adi Prayitno: Banyak Tafsir Politik Bermunculan
“Kalau memang objektif, buka saja seluruh hasil penilaian peserta. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik ingin tahu dasar kenapa Cathlyn dicoret,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai kemampuan akademik dan prestasi yang dimiliki peserta seharusnya menjadi pertimbangan utama. Cathlyn disebut memiliki kemampuan bahasa asing, termasuk bahasa Inggris dan Mandarin, yang dinilai dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua Purna Paskibraka Indonesia Makassar, Muhammad Fahmi, turut mempertanyakan proses penilaian yang menurutnya tidak sepenuhnya terbuka. Ia menyebut tahapan seleksi memang dilakukan secara terbuka, namun proses penilaian hingga pengumuman akhir dinilai sulit diakses peserta maupun pihak terkait.
“Tahapan seleksi terbuka, tetapi proses penilaian dan pengumuman akhirnya yang menjadi pertanyaan. Apalagi ada dua kali pengumuman dalam proses tersebut,” kata Fahmi.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membantah adanya pelanggaran prosedur. Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul menegaskan seleksi telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan melibatkan berbagai unsur dari pemerintah pusat.
“Seleksi ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan melibatkan unsur BPIP, DPPI Pusat serta sejumlah institusi terkait lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, polemik pencoretan Cathlyn masih terus bergulir. Sejumlah pihak mendesak agar hasil penilaian dibuka secara transparan untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus menjaga kredibilitas proses seleksi Paskibraka di masa mendatang.
