SUKABUMI – Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terus memperkuat kualitas data kesejahteraan sosial sebagai dasar penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Operator Sistem Informasi Sosial Next Generation (SISS-NG) Desa/Kelurahan se-Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang digelar di Aula Kantor Desa Ciparay, Kecamatan Jampangkulon, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari pengelolaan data fakir miskin tingkat Kabupaten Sukabumi itu dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Iwan Triyanto, Kepala Desa Ciparay Asep, TKSK Jampangkulon Yudi Rahmat Kustiwa, pendamping sosial, pengelola Puskesos, serta operator SISS-NG dari desa dan kelurahan se-Dapil VI.
Baca Juga: KNPI Kota Sukabumi Ajak Pemuda Nobar Final Piala Dunia 2026, Tebak Juara Berhadiah Jutaan Rupiah
Dalam arahannya, Iwan Triyanto menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor penentu keberhasilan berbagai program perlindungan sosial. Menurutnya, data yang akurat akan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, seluruh operator dan pengelola Puskesos harus terus meningkatkan koordinasi, ketelitian, serta melakukan pembaruan data secara berkala,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Puskesos, hingga operator SISS-NG harus terus diperkuat agar proses pendataan mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Puluhan Pegawai di UPTD Bina Marga Wilayah II Diduga Terlibat Judi Online
Selain membahas penguatan koordinasi, rakor juga diisi dengan pembekalan teknis mengenai mekanisme pengelolaan, validasi, pembaruan, hingga pemanfaatan data kesejahteraan sosial. Materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para operator dalam menjaga kualitas data secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan data kesejahteraan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
