SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mematangkan arah penataan wilayah melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah perkembangan kota, mulai dari pemanfaatan lahan, pengembangan kawasan, hingga penataan infrastruktur.
Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menggelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Kota Sukabumi, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Administrasi Kampus IPB Sukabumi tersebut melibatkan perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap arah pengembangan wilayah Kota Sukabumi.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menjelaskan bahwa konsultasi publik menjadi bagian penting dalam proses penyusunan revisi RTRW. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berupaya menghimpun pandangan, saran, serta masukan dari berbagai pihak agar rancangan tata ruang dapat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi wilayah.
Pembahasan revisi RTRW mencakup dua aspek utama, yakni struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang berkaitan dengan rencana pengembangan pusat kegiatan serta jaringan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat. Sementara pola ruang mengatur peruntukan kawasan, termasuk kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan kota. Penataan ruang yang tepat diperlukan agar pengembangan permukiman, kegiatan ekonomi, fasilitas umum, jaringan transportasi, serta infrastruktur lainnya dapat berjalan selaras.
Dalam konteks Kota Sukabumi yang memiliki keterbatasan wilayah perkotaan, perencanaan tata ruang juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, daya dukung lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi salah satu bahan penting untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam rancangan revisi RTRW. Setiap rencana pengembangan wilayah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui konsultasi publik tersebut, Bappeda berharap terbangun kesamaan pandangan dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam merumuskan tata ruang Kota Sukabumi yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Revisi RTRW nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian arah pembangunan wilayah Kota Sukabumi pada masa mendatang.

