SUKABUMIKU.id – Pada tanggal 28 Agustus 1990, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dan Timor Timur terjadi ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia di Timor Timur.
Peristiwa ini muncul di tengah ketegangan politik dan sosial yang mengelilingi integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.
Meskipun pengakuan ini menandai sebuah pencapaian diplomatik bagi pemerintah Indonesia, masalah Timor Timur tetap menjadi isu kontroversial di panggung internasional hingga akhirnya wilayah ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002.
Latar Belakang Sejarah
Timor Timur, yang kini dikenal sebagai Timor-Leste, adalah bekas koloni Portugis yang terletak di bagian timur Pulau Timor.
Pada tahun 1975, setelah Portugal menarik diri dari Timor Timur, terjadi perebutan kekuasaan di antara berbagai kelompok politik di wilayah tersebut.
Fretilin, salah satu kelompok utama, mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975. Namun, hanya sembilan hari kemudian, Indonesia melancarkan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Seroja dan menduduki Timor Timur, yang kemudian dianeksasi secara resmi sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada Juli 1976.
Pengakuan Internasional dan PBB
Pengakuan internasional terhadap aneksasi Timor Timur oleh Indonesia sangat terbatas pada awalnya. Banyak negara, termasuk beberapa anggota PBB, menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur, dan kasus ini menjadi isu di berbagai forum internasional, termasuk Majelis Umum PBB.
Meski demikian, pada tahun 1990, setelah lebih dari satu dekade kontrol Indonesia atas wilayah tersebut, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan dari beberapa negara, yang puncaknya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia atas Timor Timur oleh Majelis Umum PBB pada 28 Agustus 1990.
Proses Referendum dan Kritik
Pengakuan ini muncul setelah Indonesia mengklaim telah mengadakan referendum yang dianggap mengesahkan aneksasi Timor Timur.
Namun, referendum tersebut banyak dikritik oleh masyarakat internasional karena dianggap tidak bebas dan adil. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk bergabung dengan Indonesia, tetapi banyak laporan independen yang menunjukkan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah tekanan dan intimidasi militer.
Dampak dan Kontroversi
Meskipun pengakuan ini menjadi kemenangan diplomatik bagi Indonesia, isu kedaulatan Timor Timur tetap menjadi topik perdebatan dan perhatian internasional.
Banyak negara dan organisasi internasional terus mendesak PBB untuk meninjau kembali posisi mereka terkait Timor Timur. Selain itu, laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur selama masa pendudukan Indonesia semakin meningkatkan tekanan internasional terhadap Indonesia.
Menuju Kemerdekaan
Pada akhir 1990-an, situasi politik di Indonesia berubah drastis setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998.
Pemerintahan baru di bawah Presiden B.J. Habibie akhirnya memutuskan untuk mengadakan referendum baru di Timor Timur pada tahun 1999, di mana rakyat Timor Timur diberikan pilihan antara otonomi khusus dalam kerangka Indonesia atau kemerdekaan penuh.
Hasil referendum menunjukkan mayoritas rakyat Timor Timur memilih kemerdekaan, yang kemudian diakui oleh PBB.
Pada 20 Mei 2002, Timor Timur secara resmi menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor-Leste, menandai berakhirnya perjuangan panjang rakyat Timor Timur untuk merdeka.
Peristiwa pada tanggal 28 Agustus 1990, di mana Majelis Umum PBB mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur, adalah salah satu episode penting dalam sejarah hubungan Indonesia dengan Timor Timur.
Meskipun pengakuan ini menandai sebuah kemenangan diplomatik bagi Indonesia, perdebatan seputar legitimasi aneksasi Timor Timur terus berlanjut hingga akhirnya Timor Timur berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 2002.
Peristiwa ini juga menggarisbawahi kompleksitas hubungan internasional dan perjuangan panjang suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.(Sei)
