SUKABUMIKU.id – Pasca kasus dugaan pelecehan yang menimpa salah satu peserta di tahun sebelumnya, Pemilihan Putri Nelayan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, akan kembali digelar di tahun 2025 dengan sejumlah perubahan format. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah dihapuskannya sistem karantina bagi para peserta. “Prosedur operasional standarnya sebenarnya sama seperti tahun kemarin, hanya saja panitia dan kami sepakat untuk tidak ada karantina. Kegiatan akan dilaksanakan secara maraton, para panelis akan disosialisasikan ke masing-masing sekolah,” ungkap Sendi pada Sabtu (4/1/2025).
Selain penghapusan karantina, pemilihan juga akan dibagi ke dalam beberapa kategori, termasuk kategori khusus putra-putri nelayan. “Rencananya, mekanisme untuk tahun ini juga akan mengambil peserta dari putra-putri nelayan. Jadi, tidak dibuka secara umum, tetapi ada kategori khusus untuk mereka, selain dari putra-putri Kabupaten Sukabumi atau Palabuhanratu,” lanjut Sendi.
Persiapan pemilihan Putri Nelayan akan dimulai pada Maret hingga April 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Nelayan Palabuhanratu yang jatuh setiap tanggal 6 April.
Tetap Masuk KEN
Sendi Apriadi memastikan bahwa Hari Nelayan Palabuhanratu akan tetap masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Kebetulan Hari Nelayan ini masuk KEN, jadi kami mempersiapkan dua performa, satu untuk masyarakat dan satu untuk KEN, karena ini masuk kategori *event* nasional,” ujarnya.
Dinas Pariwisata berharap pemilihan Putri Nelayan tahun ini akan lebih berkualitas. Menanggapi pertanyaan terkait penghapusan karantina menyusul kasus pelecehan tahun lalu, Sendi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan penyesuaian. Fokus penilaian akan lebih ditekankan pada penguasaan ilmu kelautan dan ketahanan pangan. “Ini hanya penyesuaian. Kami akan mencoba lebih efektif dan berbobot, dengan substansi yang lebih kuat tentang penguasaan kelautan, ketahanan pangan, dan sebagainya,” jelas Sendi.
Untuk menjaga objektivitas penilaian, Dinas Pariwisata akan melibatkan kurator atau penilai profesional. “Akan ada tim khusus yang profesional untuk menjadi kurator. Bukan dari Dispar, ada panitia dan *event organizer*-nya, tetapi kami tetap memantau agar tidak terjadi hal-hal yang kurang tepat,” pungkas Sendi.
(Mrf/*)
