SUKABUMIKU.id – Penjabat (Pj.) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (11/12). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, ini membahas strategi pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi ekonomi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Inflasi tahunan Jawa Barat hingga November 2024 tercatat 1,67%, masih berada di bawah sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 3,0±1%. Meskipun demikian, beberapa komoditas seperti telur ayam ras tercatat menyumbang inflasi, sementara bawang merah dan cabai rawit mengalami deflasi. Menjelang Nataru, upaya menjaga stabilitas harga menjadi fokus utama.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai program untuk menjaga kestabilan harga, termasuk Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) yang digelar empat kali sepanjang tahun dan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mencapai lebih dari 91 juta kilogram hingga Desember 2024. Namun, beberapa daerah, termasuk Kota Sukabumi, masih menghadapi kekurangan stok cadangan beras dengan defisit sebesar 42,22 ton.
Sekda Jawa Barat dalam arahannya menekankan beberapa strategi kunci, antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah berpenduduk miskin, pengawasan harga barang pokok di pasar tradisional dan modern agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan optimalisasi Dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk subsidi pangan dan program sosial.
Pj. Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyatakan bahwa inflasi di Kota Sukabumi menjelang Nataru dalam kondisi stabil berkat program-program seperti operasi pangan murah dan bazar. “Pemkot terus mengupayakan ketersediaan pasokan barang pokok tetap terjaga. Melalui High-Level Meeting ini, saya berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga stabilitas inflasi,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Dengan pengendalian inflasi yang efektif dan digitalisasi yang inklusif, Jawa Barat diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan stabil, baik menjelang Nataru maupun di tahun mendatang.
(mrf/*)
