SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi mulai memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah telah mengoordinasikan penyusunan dan finalisasi program kerja enam Kelompok Kerja (Pokja) Tim Penanganan TPT.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, mengatakan pembentukan tim tersebut bertujuan menyatukan berbagai program penanganan pengangguran yang selama ini melibatkan sejumlah perangkat daerah.
“Pembentukan Tim Penanganan TPT Kota Sukabumi sendiri ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/KEP.51/BAPPEDA/2026,” kata Erni, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, tim tersebut memiliki tugas mengidentifikasi persoalan pengangguran, merumuskan kebijakan, mengoordinasikan program, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan TPT.
Dalam struktur tim, Bappeda bertindak sebagai sekretariat yang mengoordinasikan agar berbagai program penanganan pengangguran terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Erni menjelaskan, enam Pokja yang telah dimantapkan memiliki fokus intervensi berbeda, tetapi saling berkaitan.
Pokja pertama adalah Peningkatan Kesempatan Kerja yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja, termasuk meningkatkan penempatan tenaga kerja.
Kedua, Pokja Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja. Kelompok ini berfokus pada pelatihan, sertifikasi, serta pemetaan kebutuhan kompetensi agar keterampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ketiga, Pokja Pengembangan Kewirausahaan, UMKM dan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Pokja ini bertugas mendorong pertumbuhan usaha baru dan memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor UMKM serta ekonomi kreatif.
Selanjutnya, Pokja Peningkatan Iklim Investasi yang diarahkan untuk memperkuat daya tarik investasi melalui dukungan perizinan, infrastruktur, tata ruang, serta penyelesaian berbagai hambatan investasi.
Kelima, Pokja Perlindungan Sosial Tenaga Kerja yang berfokus pada penguatan perlindungan pekerja, terutama kelompok pekerja rentan, melalui koordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Adapun Pokja keenam adalah Peningkatan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang bertugas memastikan ketersediaan data ketenagakerjaan secara akurat dan terintegrasi.
“Pokja Peningkatan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memastikan data ketenagakerjaan tersedia secara akurat, terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelas Erni.
Ia menambahkan, masing-masing Pokja memiliki tanggung jawab mengidentifikasi permasalahan, mengoordinasikan program, menyediakan data dan informasi, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator Pokja.
Dalam finalisasi program kerja, setiap kelompok juga diminta menetapkan sasaran, indikator, target, pihak yang terlibat, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.
“Rapat finalisasi program kerja menjadi lebih dari sekadar menyusun daftar kegiatan. Setiap Pokja didorong memiliki sasaran, indikator, target, pihak yang terlibat hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi,” katanya.
Melalui pembagian tugas tersebut, penanganan pengangguran di Kota Sukabumi mencakup sejumlah aspek, mulai dari peningkatan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, peningkatan investasi, perlindungan pekerja hingga pembenahan data ketenagakerjaan.
Bappeda Kota Sukabumi selanjutnya mendorong agar program kerja yang telah disusun dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja melalui kegiatan yang terukur dan dievaluasi secara berkala.

