JAKARTA – Rapat Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak ada pemakzulan maupun pengunduran diri Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU. Keputusan ini disampaikan usai rapat tertutup di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, dalam konferensi pers menyatakan hasil raat menyepakati kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode. Muktamar PBNU akan diselenggarkaan sekitar satu tahun lagi.
“Semuanya sepakat, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu,” kata Ahmad di hadapan awak media.
Ahmad menegaskan bahwa pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Muktamar NU, sesuai anggaran dasar dan rumah tangga organisasi.
“Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Gus Yahya menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki kewenangan memberhentikannya. Jangan Ketua Umum, Gus Yahya menegaskan rapat harian Syuriyah tidak bisa memberhentikan siapa pun.
Baca Juga: Viral Begal Motor di Cikembar Sukabumi, Pelaku dan Korban Malah Ketemu di Rumah Sakit
“Memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris,” tegasnya.
Keputusan rapat Alim Ulama ini muncul setelah beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang meminta Gus Yahya mundur dalam tiga hari. Risalah yang dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU Kyai Abdul Muhaimin itu berisi tiga poin pertimbangan, termasuk masalah kehadiran narasumber terkait Zionisme Internasional dalam kegiatan AKN NU.
Rapat Alim Ulama juga bersepakat untuk meningkatkan silaturahmi antara jajaran PBNU dengan para kyai, serta mengajak seluruh pengurus untuk melakukan tafakur demi kebaikan organisasi.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter dan Potensi Banjir Rob
“Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah. Tapi ini semua sepakat,” pungkas Ahmad Said Asrori.
Dengan keputusan ini, status Gus Yahya sebagai Ketum PBNU tetap berlaku hingga muktamar berikutnya, menepis segala isu pergantian kepemimpinan yang sempat merebak.
