SUKABUMI – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) di depan Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/4/2026), sempat memicu kemacetan.
Massa aksi memblokade ruas Jalan Bhayangkara, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, sambil menyampaikan orasi di badan jalan.
Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas, petugas kemudian mengarahkan massa agar melanjutkan orasi di depan gerbang kantor Bina Marga.
Koordinator AMPH, Akmal Fajriansyah, dalam orasinya menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek rekonstruksi jalan ruas Jampang Tengah–Kiara Dua. Ia menyebut adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp1,5 miliar dari total anggaran Rp13 miliar yang dikerjakan oleh PT Modern.
“Kami menemukan adanya ketidaksesuaian antara rencana pekerjaan dengan realisasi di lapangan. Bahkan terdapat kekurangan volume yang nyata, dan ini seharusnya bisa dicegah sejak awal oleh pihak Bina Marga,” tegas Akmal.
Menurutnya, lemahnya pengawasan dari Dinas Bina Marga menjadi salah satu penyebab terjadinya dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Ia juga menilai tidak adanya langkah preventif dari instansi terkait untuk mencegah potensi kecurangan.
Dalam kesempatan itu, AMPH juga mengaku kecewa terhadap respons pihak Bina Marga. Pasalnya, tidak ada pejabat berwenang yang menemui massa aksi.
“Yang menemui kami hanya staf, dan mereka tidak bisa memberikan jawaban atas tuntutan kami. Ini menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menanggapi aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Akmal turut membandingkan kondisi tersebut dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai aktif turun langsung ke lapangan.
“Seharusnya UPTD sebagai perpanjangan tangan gubernur bisa mencontoh kepemimpinan beliau yang responsif terhadap persoalan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kekurangan volume pekerjaan berdampak langsung pada kualitas jalan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan dini bahkan membahayakan pengguna jalan.
“Kalau volumenya tidak sesuai, tentu kualitas jalan menurun dan berisiko cepat rusak. Bahkan kami menemukan adanya kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk,” ungkapnya.
AMPH juga mengklaim memiliki data pendukung atas temuan tersebut dan mendesak adanya tindak lanjut serius dari pihak terkait, termasuk evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dinilai bermasalah.
