JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio menolak wacana yang membuka peluang hadirnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan presiden melalui revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini tengah menjadi bahan pembahasan.
Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai, skema calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilpres justru berpotensi menjadi kemunduran bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat, bukan menghadapkan pemilih pada satu pasangan calon tanpa kompetitor yang seimbang.
“Jangan sampai Undang-Undang Pemilu yang direvisi justru mempersilakan calon tunggal untuk pemilihan presiden. Itu menurut saya kemunduran demokrasi,” ujar Hensa melalui kanal YouTube miliknya, Minggu (31/5/2026).
Hensa menjelaskan, selama ini sistem pemilihan presiden di Indonesia tidak memberikan ruang bagi calon independen. Karena itu, membuka peluang calon tunggal dinilai tidak sejalan dengan semangat kompetisi politik yang sehat.
Ia menegaskan, kontestasi Pilpres idealnya tetap menghadirkan lebih dari satu pasangan calon agar masyarakat memiliki pilihan nyata dalam menentukan pemimpin nasional.
“Harusnya jangan sampai ada calon tunggal. Jadi tetap ada dua calon,” tegasnya.
Menurut pendiri lembaga survei KedaiKOPI tersebut, keberadaan lebih dari satu pasangan calon menjadi elemen penting untuk menjaga dinamika demokrasi dan memastikan proses pemilihan berlangsung kompetitif.
BACA JUGA: Polemik Pencoretan Cathlyn dari Paskibraka Sulsel Berlanjut, Transparansi Seleksi Dipertanyakan
Dalam kesempatan itu, Hensa juga menyinggung kemungkinan Presiden Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029. Ia berkelakar bahwa dominasi politik Prabowo bisa membuat tokoh lain enggan menjadi penantang.
“Kalau Pak Prabowo Subianto kembali maju kan enggak ada yang berani lawan. Maka perlu ada calon boneka. Saya bisa jadi calon boneka,” ujarnya sambil bercanda.
Pernyataan Hensa muncul di tengah berbagai usulan yang berkembang terkait revisi UU Pemilu. Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah kemungkinan pengaturan mekanisme calon tunggal pada pemilihan presiden, sebagaimana yang selama ini telah diterapkan dalam sejumlah pemilihan kepala daerah.
Meski demikian, Hensa menekankan bahwa esensi demokrasi adalah menghadirkan kompetisi yang sehat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih di antara berbagai alternatif kepemimpinan nasional.
