JAKARTA – Polemik posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di luar pemerintahan kembali mencuat. Kali ini, partai berlambang banteng tersebut merespons sindiran Partai Golkar yang mempertanyakan perannya sebagai penyeimbang di luar kekuasaan.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa partainya tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama dalam berpolitik. Ia bahkan menyindir balik Golkar agar lebih fokus pada persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Deddy, dibanding mengomentari posisi PDIP, Golkar sebaiknya memprioritaskan penanganan masalah publik. Ia menyinggung isu pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah.
Baca Juga: RSUD Palabuhanratu Jadi Sorotan, Mahasiswa Minta Audit dan Perbaikan Menyeluruh
“Lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” ujarnya.
Deddy juga menekankan bahwa PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan. Ia menilai tidak semua partai harus berada dalam lingkar pemerintahan untuk bisa berkontribusi.
“PDI Perjuangan bukan tipe partai yang kalah atau menang tetap ingin berkuasa. Kami tidak memiliki semacam candu kekuasaan, seolah tanpa kekuasaan tidak bisa hidup atau berkembang,” tegasnya.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Disorot, Ombudsman Minta Pengawasan Tak Hanya di Atas Kertas
Ia mengakui bahwa berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan politik karena akses terhadap kekuasaan terbuka lebar. Namun, hal itu tidak lantas membuat PDIP harus memaksakan diri untuk bergabung.
Deddy bahkan mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang menyindir pilihan PDIP tersebut. Ia menilai seharusnya ada sikap saling menghormati dalam dinamika politik nasional.
“Justru saya heran, mengapa ada yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kekuasaan,” katanya.
Baca Juga: Tangis Keluarga Pecah di Pantai Cibuaya, Tim SAR Temukan Jasad Ahmad Efendi
Ia menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ia berharap sikap serupa juga diberikan kepada PDIP yang memilih berada di luar kabinet.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhamad Sarmuji, menyatakan pihaknya menghormati posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan. Namun, ia menilai peran sebagai penyeimbang perlu dibuktikan secara nyata.
Menurut Sarmuji, meskipun PDIP tidak masuk dalam pemerintahan, efektivitas perannya sebagai penyeimbang masih menjadi pertanyaan yang akan dinilai oleh publik.
“Yang jelas PDIP tidak berada di pemerintahan. Soal peran penyeimbang itu hal lain, selama ini apa yang diseimbangkan? Nanti masyarakat yang akan menilai,” ujarnya.
Pernyataan saling balas ini menunjukkan dinamika hubungan antar partai politik pasca terbentuknya pemerintahan baru. Meski berbeda posisi, kedua pihak sama-sama menegaskan pentingnya saling menghormati dalam menjalankan peran politik masing-masing.
