JAKARTA — Total pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Agustus 2026 mencapai Rp257,56 triliun. Pembiayaan tersebut berasal dari berbagai skema, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, hingga hibah.
Dikutip SukabumiKu.id, Selasa (18/8/2026), Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, dari total pendanaan tersebut, sekitar Rp48,8 triliun atau 19 persen berasal dari APBN.
Sementara itu, skema KPBU menjadi sumber pendanaan terbesar dengan nilai mencapai Rp134,22 triliun. Adapun investasi swasta tercatat sebesar Rp74,54 triliun atau sekitar 29 persen dari total pendanaan.
Baca Juga : Resep Sarden Kuah Kemangi, Lauk Praktis Kaya Protein dan Omega-3
APBN Rp48,8 Triliun
Basuki menjelaskan, pendanaan melalui APBN dibagi dalam tiga batch pembangunan.
Batch pertama pada 2025 meliputi pengembangan konektivitas pendukung investasi, di antaranya peningkatan jalan akses KIPP 1B dan 1C sepanjang 12,1 kilometer serta penataan kawasan Sepaku.
Pembangunan pada batch pertama tersebut telah rampung 100 persen.
Sementara batch kedua periode 2025–2027 mencakup pembangunan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif beserta berbagai infrastruktur pendukung.
Proyek tersebut meliputi pembangunan Gedung DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), jalan kawasan, embung, kolam retensi hingga jaringan perpipaan air minum.
“Sudah kami hitung untuk legislatif, butuh Rp48,8 triliun. Ini untuk pembangunan gedung-gedung, kawasan dan konektivitas, dan beliau [Presiden Prabowo] waktu itu setuju dan menyiapkan [alokasi] itu,” kata Basuki seusai Upacara Pengibaran Bendera HUT ke-81 RI di IKN, Senin (17/8/2026).
Adapun rata-rata progres konstruksi batch kedua saat ini mencapai 13,6 persen.
Sedangkan batch ketiga periode 2026–2028 diarahkan untuk pembangunan hunian bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN berikut infrastruktur pendukungnya.
Proyek batch ketiga tersebut masih berada dalam tahap persiapan tender.
KPBU Capai Rp134,22 Triliun
Selain APBN, pendanaan IKN juga berasal dari skema KPBU dengan nilai Rp134,22 triliun.
Pendanaan tersebut mencakup proyek hunian serta pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT).
Untuk proyek hunian, sejumlah badan usaha terlibat sebagai pemrakarsa. Salah satunya PT Intiland Development Tbk yang akan membangun 109 rumah tapak dan 41 tower rumah susun.
Selain Intiland, terdapat sejumlah pemrakarsa lain seperti Nindya, Guangxi-DMT, Samsung C&T, PJ-IC, IJM-CHEC, dan PT Hutama Karya.
Sementara untuk proyek jalan dan MUT, sejumlah badan usaha yang terlibat antara lain PT Sumber Mitra Jaya, CSCEC, PT Adhi Karya, Nindya-Brantas, CHEC-IJM serta Guangxi-DMT.
Investasi Swasta Rp74,54 Triliun
Investasi swasta menjadi sumber pendanaan lainnya dengan nilai mencapai Rp74,54 triliun.
Basuki menyebut terdapat 67 investor swasta yang akan mengembangkan berbagai fasilitas di kawasan IKN.
Investasi tersebut mencakup pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, sarana olahraga hingga fasilitas rekreasi.
Sejumlah investor di antaranya PT Dejem Nusantara Development, PT Dian Jaya Indonesia, PT Starbright International Investment, PT Panca Karya Sentosa, PT Fajar Maju Karya Gemilang, PT Plataran Boga Rasa, PT Hauptstadt Indonesia Borneo dan PT Electronic City Indonesia.
PT Dian Jaya Indonesia, misalnya, akan mengembangkan apartemen dan hotel di wilayah KIPP Sub-WP 1B.
Proyek tersebut direncanakan mulai dibangun pada kuartal IV 2026 di atas lahan seluas 33.201 meter persegi, dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp1,15 triliun.
Sementara PT Starbright International Investment asal China disebut akan membangun empat tower hunian dan komersial dengan nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun.
“Kalau yang Star Bright ini dari China, membangun 4 tower hunian dan komersial. Ini sudah mulai pekerjaannya. Nilainya Rp1,2 triliun,” ujar Basuki.
Ada 10 Program Hibah
Selain APBN, KPBU dan investasi swasta, pembangunan IKN juga memperoleh dukungan melalui skema hibah.
Terdapat 10 hibah yang mencakup pembangunan fisik, kajian, hingga peningkatan kapasitas.
Beberapa di antaranya berasal dari MOLIT melalui grant smart city cooperation center, UTSDА untuk ICC pilot project dan enterprise architecture, serta Asian Development Bank (ADB) untuk sejumlah kajian dan bantuan teknis.
Dukungan lainnya berasal dari KIAT, CLC, BNPB dan BPBD untuk peralatan penanggulangan bencana, serta Danone melalui program CSR TPS3R.
Dengan kombinasi berbagai sumber pendanaan tersebut, pembangunan IKN terus diarahkan tidak hanya pada pembangunan gedung pemerintahan, tetapi juga pengembangan konektivitas, hunian, fasilitas publik, kawasan komersial serta infrastruktur pendukung menuju terbentuknya pusat pemerintahan baru.(SE)
