SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi mulai memperkuat kembali akurasi data masyarakat miskin agar berbagai program perlindungan sosial tidak salah sasaran. Pemutakhiran data dinilai menjadi langkah penting di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Kesejahteraan Sosial dan Verifikasi Validasi Data Miskin Tahun 2026 yang digelar di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Selasa (18/08/26).
Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menilai persoalan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas program bantuan dan kebijakan sosial pemerintah.
Menurutnya, data kemiskinan tidak bisa diperlakukan sebagai data yang bersifat tetap. Perubahan kondisi ekonomi keluarga harus terus dicatat agar pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.
“Data harus terus diverifikasi dan divalidasi karena kondisi masyarakat bisa berubah. Ada warga yang sebelumnya masuk kategori miskin, tetapi kondisinya sudah membaik. Sebaliknya, ada juga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi dan membutuhkan perhatian pemerintah,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk mengetahui apakah data yang selama ini digunakan masih relevan dengan kondisi faktual di lapangan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah munculnya persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran program kesejahteraan sosial.
Asep menegaskan, pembaruan data tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan menyampaikan informasi apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi dalam sebuah keluarga.
“Informasi dari masyarakat sangat penting untuk memastikan data yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi warga yang sebenarnya,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan perangkat wilayah hingga tingkat kelurahan juga diperlukan karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan dapat membantu memastikan informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi lapangan.
Lebih jauh, Dinas Sosial Kota Sukabumi mendorong masyarakat tidak hanya memahami program-program bantuan sosial, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data.
Sebab, kesalahan data berpotensi berdampak terhadap perencanaan kebijakan maupun penentuan penerima manfaat berbagai program pemerintah.
“Sinergi pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Kami berharap masyarakat memberikan informasi yang benar sehingga data yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan kondisi warga di lapangan,” tegas Asep.
Ia menambahkan, verifikasi dan validasi data miskin akan dilakukan secara berkelanjutan. Data yang semakin akurat diharapkan mampu menjadi dasar pemerintah dalam menentukan intervensi yang lebih tepat, mulai dari bantuan sosial hingga program pemberdayaan ekonomi.
Dengan demikian, pemutakhiran data kemiskinan tidak sekadar menjadi rutinitas administrasi, melainkan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan sosial Kota Sukabumi benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
