SUKABUMI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. H. Yusuf Maulana mendorong agar pembahasan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Dorongan tersebut disampaikan Yusuf saat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengikuti rangkaian pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di wilayah kerja UPTD PPPPLLASDP Cinunuk, Kamis (27/8/2026).
Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi IV DPRD Jawa Barat, di antaranya Dinas ESDM, Dinas BMPR, Dinas Perhubungan, serta Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Lahan Hibah 30 Hektare di Meikarta Masih Diproses Kemenkeu, Disiapkan untuk Danantara
Yusuf menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD tidak seharusnya hanya berkutat pada angka dan dokumen anggaran, tetapi harus memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat jangan berhenti di forum reses dan dialog, aspirasi itu harus kita bawa ke meja pembahasan anggaran, kita perjuangkan bersama OPD, dan kita dorong agar dapat direalisasikan,” ujar Yusuf.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah aspirasi masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya disampaikan kepada Yusuf melalui kegiatan reses, pengawasan, silaturahmi, dan dialog langsung kembali didorong agar mendapat perhatian dalam penyusunan perubahan anggaran.
Baca Juga: Indonesia Usulkan Perluasan Pengakuan Keterampilan Pekerja di ASEAN
Beberapa aspirasi yang menjadi perhatian antara lain penuntasan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi, peningkatan serta pemerataan penerangan jalan umum (PJU), pembukaan kembali ruang hibah untuk sarana dan prasarana keagamaan, serta peningkatan jalan lingkungan hingga tingkat desa, RW dan RT.
Selain itu, Yusuf turut mendorong penguatan Posyandu dan pelayanan dasar masyarakat, pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan warga, penguatan ekonomi dan potensi ekonomi lokal, hingga dukungan terhadap kebudayaan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
Menurut Yusuf, pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek berskala besar karena kebutuhan infrastruktur yang berada paling dekat dengan masyarakat juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: Diduga Dituduh Santet, Warga Cikembang Ditusuk di Dermaga PPN Palabuhanratu
“Jalan lingkungan yang rusak, PJU yang belum tersedia, sarana keagamaan yang membutuhkan perbaikan, fasilitas Posyandu, hingga kebutuhan infrastruktur dasar di tingkat RT, RW dan desa merupakan bagian dari pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Yusuf menilai Perubahan APBD Jawa Barat 2026 perlu memiliki keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan terhadap kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dari berbagai wilayah, terutama Kota dan Kabupaten Sukabumi, dapat menjadi bahan pembahasan bersama OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga berpeluang masuk dalam prioritas pembangunan sesuai kemampuan dan ketentuan anggaran.
“Dari masyarakat, aspirasi diserap, dibawa ke DPRD, diperjuangkan dalam pembahasan anggaran, dan pada akhirnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat pembangunan,” tutur Yusuf.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya dapat dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.
