JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat dilakukan secara lebih sederhana, terbuka, dan dialogis. Pemerintah tidak hanya diminta menyampaikan program dan kebijakan, tetapi juga menjelaskan tujuan serta manfaatnya agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu (4/10/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan itu membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, serta manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Baca Juga : Resep Kopi Jahe Hangat, Perpaduan Aroma Kopi dan Rempah yang Nikmat
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).
Menurut Teddy, Presiden menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dalam setiap penyampaian informasi pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memahami kebijakan secara lebih jelas dan menyeluruh.
Prabowo juga mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan program yang telah dilaksanakan. Pemerintah perlu menyampaikan latar belakang, arah, serta pemikiran yang mendasari setiap kebijakan.
“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” jelas Teddy.
Selain memperkuat penyampaian informasi, Prabowo meminta Bakom membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat. Aspirasi, keluhan, hingga kritik publik diharapkan dapat diterima dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Teddy menjelaskan, Bakom diharapkan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai masukan yang diterima nantinya dapat diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk Presiden.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ungkap Teddy.
Melalui arahan tersebut, pemerintah diharapkan dapat membangun pola komunikasi yang tidak lagi bertumpu pada penyampaian informasi satu arah. Komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi salah satu hal yang ingin diperkuat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat,” tutur Teddy.
Ia menambahkan, pola komunikasi tersebut diharapkan mampu membuat kebijakan dan pemikiran Presiden dipahami masyarakat secara lebih utuh. Di sisi lain, aspirasi masyarakat juga diharapkan dapat tersampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI untuk menggantikan Muhammad Qodari.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Merdeka pada Jumat (2/10/2026).
Pengangkatan Syahganda dan Fadli tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106/P Tahun 2026 yang dibacakan sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan dimulai.(SE)
