SUKABUMI – Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Sukabumi menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Iyus Yusuf.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan keberpihakannya terhadap para pegawai PPPK, termasuk mendorong agar hak dan kepastian status kepegawaian mereka mendapatkan perhatian pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam podcast bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi.
Iyus mengungkapkan, pihaknya selama ini terus berupaya memperjuangkan kepentingan para pegawai, termasuk mendorong percepatan pelantikan PPPK yang sebelumnya sempat menjadi perhatian.
Ia bahkan mengaku pernah mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar proses pelantikan segera dilaksanakan.
“Kita sangat mengusahakan sekali. Waktu itu sampai kita mem-push BKPSDM supaya secepatnya melakukan pelantikan. Jadi memang kita kelihatan keberpihakan, dan selalu mendengarkan, sering audiensi sama mereka,” ungkap Iyus.
Terkait wacana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Iyus menyatakan pada prinsipnya mendukung langkah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan status harus disertai kepastian sumber pembiayaan.
Menurutnya, peningkatan status kepegawaian berpotensi berdampak terhadap besaran penghasilan yang harus dibayarkan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan dari mana tambahan anggaran tersebut akan diperoleh.
“Setuju kalau anggarannya ditambah dari sana, dari pusat,” tegasnya.
Iyus menjelaskan, apabila seluruh tambahan pembiayaan harus dibebankan kepada APBD Kota Sukabumi, hal tersebut berpotensi menjadi tantangan tersendiri bagi kemampuan fiskal daerah.
Ia mempertanyakan kesiapan anggaran pemerintah daerah apabila kebijakan perubahan status tersebut diberlakukan tanpa dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Selain itu, Iyus menyinggung kondisi pegawai di lingkungan RSUD R. Syamsudin, SH atau RSUD Bunut yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu dilihat secara berbeda dalam pembahasan kebutuhan tenaga PPPK.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perjuangan terhadap PPPK tidak hanya menyangkut perubahan status, tetapi juga kepastian hak, kesejahteraan, dan keberlanjutan pembiayaan agar kebijakan yang diambil tidak membebani keuangan daerah.
Bagi Iyus, aspirasi para pegawai harus terus didengar dan diperjuangkan melalui komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait. Namun, setiap kebijakan tetap perlu memperhitungkan kemampuan anggaran agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan.

