SUKABUMI – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi, Adrian Hariadi, menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Disdukcapil Kota Sukabumi tidak dipungut biaya alias gratis. Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan pelayanan yang lambat, berbelit-belit hingga isu praktik pungutan liar (pungli).
Adrian menyatakan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ia juga meminta warga tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pelayanan.
Menurutnya, Disdukcapil Kota Sukabumi saat ini menyediakan sekitar 20 jenis layanan administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia memastikan berbagai layanan tersebut terus diupayakan berjalan sesuai prosedur.
“Kalau dilihat dari layanan yang ada, sebenarnya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada komplain langsung dari masyarakat yang disampaikan secara khusus kepada kami,” ujar Adrian.
Terkait isu pungli, Adrian menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi yang disertai bukti kuat mengenai dugaan praktik tersebut. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya tindakan oknum apabila memang ditemukan bukti pelanggaran.
Ia bahkan secara terbuka meminta masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui atau mengalami dugaan pungutan di luar ketentuan.
“Kalau memang ada pungli di lingkungan kami, silakan informasikan langsung kepada saya atau melalui nomor khusus pengaduan. Kami juga meminta disampaikan nama dan bukti-buktinya agar bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.
Adrian memastikan, apabila terbukti terdapat aparatur yang melakukan pungutan liar, pihaknya akan memproses sesuai ketentuan dan aturan disiplin pegawai yang berlaku.
Ia menekankan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Karena itu, warga juga diimbau mengurus sendiri kebutuhan dokumen kependudukan tanpa menggunakan perantara yang berpotensi mengatasnamakan petugas Disdukcapil.
“Pelayanan semuanya gratis. Kami berharap masyarakat bisa mengurus sendiri karena kalau melalui orang lain dikhawatirkan ada yang mengatasnamakan Dukcapil. Kalau mengurus sendiri, masyarakat bisa mengetahui langsung proses dan prosedurnya. Kami sudah berkomitmen tidak ada pungutan apa pun untuk layanan Dukcapil,” jelasnya.
Selain memastikan pelayanan bebas pungutan, Adrian juga membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus, termasuk kondisi mendesak atau emergency. Warga dapat menghubungi dirinya maupun kepala bidang terkait agar kebutuhan pelayanan bisa dibantu semaksimal mungkin.
“Kami berharap jangan sampai ada masyarakat Kota Sukabumi yang kecewa terhadap pelayanan kami. Kalau memang ada kekurangan, silakan sampaikan langsung kepada kami supaya bisa segera diperbaiki,” tambahnya.
Di sisi lain, Disdukcapil Kota Sukabumi juga menerima kunjungan kerja dari jajaran Disdukcapil Kabupaten Serang bersama unsur legislatif. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk bertukar pengalaman dan berbagi informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
Adrian mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Kabupaten Serang memilih Kota Sukabumi sebagai lokasi kunjungan. Namun, ia berharap pertemuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap bisa saling berbagi pengalaman, baik mengenai pelayanan Disdukcapil Kota Sukabumi maupun Kabupaten Serang. Mudah-mudahan ada ilmu dan pengalaman yang bisa dibagikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Disdukcapil Kota Sukabumi terus mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, di antaranya melalui aplikasi Moci Legit dan layanan Jempol.
Adrian mengakui, dari sisi fasilitas fisik, gedung pelayanan Disdukcapil Kota Sukabumi masih membutuhkan pembenahan agar lebih representatif dan nyaman bagi masyarakat.
Ke depan, ia berharap pelayanan administrasi kependudukan dapat terintegrasi dalam satu kawasan seperti konsep mal pelayanan publik, dengan fasilitas yang lebih memadai, area parkir luas, serta ruang pelayanan yang nyaman.
Meski demikian, keterbatasan sarana dan prasarana tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan.
“Kami akan terus menata semaksimal mungkin agar masyarakat Kota Sukabumi merasa puas dengan pelayanan yang diberikan,” pungkasnya.

