Berita Utama

Di Podcast PWI Iyus Yusuf Warning Bangunan Yang Belum Kantongi SLF di Kota Sukabumi

×

Di Podcast PWI Iyus Yusuf Warning Bangunan Yang Belum Kantongi SLF di Kota Sukabumi

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Iyus Yusuf

SUKABUMI – Persoalan kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada bangunan gedung dan menara telekomunikasi di Kota Sukabumi mulai menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Iyus Yusuf, mengingatkan pentingnya kepemilikan SLF sebagai salah satu bentuk jaminan keamanan dan kelayakan bangunan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam podcast bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi. Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan identifikasi dan inventarisasi data bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dinas yang membidangi perizinan dan pekerjaan umum.

Menurut Iyus, data mengenai keberadaan tower dan bangunan lainnya sudah mulai dihimpun. Namun, tindak lanjut mengenai bangunan mana saja yang telah memiliki maupun belum mengantongi SLF masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut.

“Kalau kita mungkin terkait perizinannya saja. Insyaallah ini mengingatkan, jangan sampai terbengkalai,” ungkap Iyus.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah tower telekomunikasi di Kota Sukabumi diperkirakan mencapai 429 unit. Sementara itu, pendataan terhadap bangunan hotel dan gedung bertingkat masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Iyus menilai persoalan SLF tidak bisa dianggap sepele. Sebab, sertifikat tersebut berkaitan dengan kelayakan fungsi bangunan, termasuk aspek keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.

Pembahasan ini juga berkaitan dengan kesiapan mitigasi kebakaran. Dalam podcast tersebut, Iyus menyinggung keterbatasan kemampuan armada pemadam kebakaran (Damkar) dalam menjangkau bangunan bertingkat, terutama jika kebakaran terjadi di lantai yang lebih tinggi.

Ia menyebutkan, kebutuhan peralatan dan armada khusus perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Terlebih, gedung bertingkat seperti hotel maupun fasilitas pelayanan publik harus memiliki sistem keselamatan kebakaran yang memadai.

“Ketika ada penanganan kebakaran di lantai tiga misalnya, itu kita belum punya kayaknya,” ujarnya.

Menurutnya, setiap gedung dan bangunan perlu memperhatikan instalasi serta perangkat khusus untuk penanganan kebakaran. Hal tersebut termasuk kesiapan akses dan sarana mitigasi bencana di fasilitas umum maupun rumah sakit.

Terkait pengawasan, Iyus menyebutkan Komisi I DPRD Kota Sukabumi telah membicarakan persoalan tersebut dan membuka peluang koordinasi lanjutan dengan komisi serta perangkat daerah terkait.

Ia menegaskan, pendataan dan pengawasan perizinan perlu ditindaklanjuti agar keberadaan bangunan di Kota Sukabumi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat.