SUKABUMI – Banjir lumpur yang berulang kali menerjang SDN 2 Cimanggu, Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, memunculkan desakan agar pemerintah daerah segera mengevaluasi aktivitas pembangunan di sekitar kawasan sekolah.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, meminta pemerintah tidak hanya melakukan penanganan setelah banjir terjadi, tetapi juga menelusuri sumber persoalan yang menyebabkan lumpur terus masuk ke lingkungan sekolah dan permukiman warga.
Menurut Hamzah, terdapat sejumlah persoalan teknis yang perlu segera diperiksa. Salah satunya, tiga sumber aliran air diketahui bermuara pada satu saluran gorong-gorong. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat saluran tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras, terutama saat membawa material lumpur.
Persoalan lainnya adalah sistem pembuangan air di kawasan proyek yang dinilai belum tertata. DPRD juga menerima laporan masyarakat mengenai dugaan perubahan, pemotongan, hingga penyusutan fisik alur Sungai Ciangsana. Informasi tersebut, menurutnya, perlu dibuktikan melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Merespons kondisi itu, politisi Fraksi PKB tersebut menyampaikan lima poin tuntutan kepada Pemkab Sukabumi dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Pertama, Hamzah meminta seluruh kegiatan cut and fill atau pemotongan dan pengurukan lahan dihentikan sementara, terutama selama musim hujan hingga sistem drainase diperbaiki.
Ia menilai aktivitas pengolahan lahan berpotensi memperbesar risiko banjir apabila tidak disertai sistem pengendalian air dan sedimen yang memadai.
“Selama musim hujan dan sebelum drainase diperbaiki, aktivitas pengurukan dan pemotongan lahan harus dihentikan. Jangan sampai ada banjir, dan korbannya anak sekolah,” ujar Hamzah, Sabtu (14/11/2026).
Kedua, ia meminta perusahaan bertanggung jawab atas dampak banjir lumpur yang terjadi. Tanggung jawab tersebut tidak cukup hanya dengan membersihkan material lumpur, tetapi juga mencakup penggantian kerugian yang dialami pihak sekolah dan masyarakat.
Kerugian yang dimaksud meliputi buku, mebel, dokumen sekolah, hingga biaya pembersihan lingkungan. Perusahaan juga diminta membenahi drainase, memperlebar saluran air, membangun tanggul sementara, serta menyediakan jalur aliran air alternatif agar limpasan tidak kembali mengarah ke sekolah dan permukiman.
Ketiga, DPRD mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas dan dokumen lingkungan perusahaan di sekitar lokasi.
Hamzah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi segera memanggil perusahaan terkait dan melakukan evaluasi langsung di lapangan. Pemeriksaan harus mencakup perizinan lingkungan, pelaksanaan ketentuan AMDAL maupun UKL-UPL, serta pengelolaan air limpasan dan sedimentasi.
Ia juga meminta pemerintah menelusuri dugaan perubahan alur Sungai Ciangsana tanpa izin. Hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut diminta disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya serta pihak yang bertanggung jawab.
Keempat, Hamzah menyoroti keberlangsungan pendidikan 142 siswa SDN 2 Cimanggu yang kini menghadapi persoalan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.
Wacana relokasi sekolah menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan. Jika langkah tersebut ditempuh, ia meminta perusahaan turut dilibatkan dalam pembiayaan maupun penyediaan lahan, sepanjang tanggung jawabnya terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Pemerintah wajib memastikan 142 siswa tidak kehilangan hak belajarnya selama proses penanganan berlangsung. Terkait pembelajaran daring itu hanya solusi darurat 1-2 hari, bukan berminggu-minggu,” tegasnya.
Kelima, Hamzah meminta Pemkab Sukabumi mengambil alih koordinasi penanganan secara terpadu. Ia menegaskan persoalan drainase di kawasan tersebut harus ditangani oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak PSDA Provinsi Jawa Barat menyebut penanganan drainase di lokasi tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah kabupaten.
Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum, DLH, serta Kecamatan Cikembar diminta segera menyatukan langkah agar penanganan tidak terhambat persoalan koordinasi.
“Pemkab Sukabumi, DLH, PU, dan Kecamatan Cikembar jangan saling lempar kewenangan, harus ada satu komando,” katanya.
Hamzah menegaskan, persoalan banjir lumpur di SDN 2 Cimanggu harus diselesaikan hingga ke akar masalah. Penanganan tidak boleh sebatas membersihkan lumpur setiap kali hujan, sementara penyebab dan potensi risiko bencana masih dibiarkan.
Menurutnya, keselamatan warga dan keberlangsungan pendidikan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penataan kawasan tersebut.

