SUKABUMIKU.id – Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz menyoroti pengelolaan management RSUD Syamsudhin SH usai adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,9 milyar.
Hal tersebut usai dilakukan Reses Anggota DPR RI Komisi II bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) di rumah sakit milik Pemerintah Kota Sukabumi ini.
Muraz menilai temuan BPK tersebut membuktikan tidak jelasnya pengelolaan management sehingga menyebabkan kerugian negara yang cukup pantastis.
“Komisi II bidang nya Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah dan Kepegawaian Daerah sehingga dalam reses yang dilaksanakan bersama BKN ini mempertanyakan soal isu yang berkembang di masyarakat dan aduan yang masuk kepada saya sebagai anggota DPR RI. Ya, salahsatunya termasuk temuan BPK,” kata Muraz kepada wartawan.
Lanjut dia, inti dari permasalahan ini sudah jelas bahwa terdapat Double SK yang menyebabkan Double pembayaran terhadap seluruh pegawai.
Sehingga dia menegaskan jangan sampai persoalan tersebut pegawai yang menjadi korban.
“Termasuk masalah kenapa PNS dibunut di potong gara – gara temuan BPK ternyata kan ada double SK yang mmenyebabkan double pembayaran juga. Sehingga ini bukan salah pegawai tetapi salah management membuat keputusan nya. Saya minta dipikirkan jangan sampai pegawai yang repot bayar hutang saya harus bela masyarakat ya termasuk pegawai ini,” jelasnya.
Jika persoalan ini berlanjut sambung dia, nanti masyarakat yang akan menjadi korban. Apalagi, rumah sakit merupakan organ vital untuk menunjang kesehatan masyarakat.
“Nanti jika ini terjadi bisa berdampak terhadap masyarakat. Bisa kacau juga masyarakat terancam tidak bisa mendapatkan pasilitas kesehatan,” imbuhnya.
Sehingga dia pun meminta, Pemerintah Kota Sukabumi serius dalam menyikapi persoalan ini. Jangan sampai Pemkot kecolongan dan ada permainan pengelolaan anggaran.
“Jadi, lakukanlah pekerjaan ini sesuai dengan aturan jangan melanggar aturan kepegawaian dalam pengisian jabatan sesuai apa yang disampaikan juga oleh BKN. Yang kedua kegiatan rumah sakit ini harus di ketahui oleh tim Anggaran, dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah sehingga tetap diawasi tidak terjadi seperti ini,” tandasnya. (Ky)
