SUKABUMI – Di balik sirine yang meraung saat kebakaran atau evakuasi darurat, ada realitas yang jarang terlihat publik: personel pemadam kebakaran di Kabupaten Sukabumi masih berjibaku dengan keterbatasan serius, mulai dari minimnya armada hingga kurangnya alat pelindung diri (APD).
Fakta ini terungkap dalam pertemuan antara jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dengan Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, di Pendopo Sukabumi. Namun, alih-alih sekadar evaluasi rutin, pertemuan itu membuka potret kerentanan yang dihadapi petugas setiap kali turun ke lapangan.
Kepala DPKP, Budianto, mengungkapkan bahwa sebagian besar armada kini kerap mengalami gangguan teknis. Kondisi tersebut memaksa petugas tetap bertugas dengan peralatan seadanya, bahkan dalam situasi berisiko tinggi.
Baca Juga: Halalbihalal Jampangkulon, Semangat “Nyate Bos” Perkuat Sinergi dan Kepedulian Sosial
Lebih mengkhawatirkan lagi, sejumlah petugas disebut masih harus bekerja tanpa dukungan APD yang memadai. Peralatan penting seperti SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) bahkan belum didukung alat pengisi sendiri. Di sisi lain, kebutuhan penanganan non-kebakaran seperti evakuasi ular dan sarang tawon juga belum ditopang perlengkapan standar.
“Petugas tetap maksimal, tapi risikonya tinggi. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi keselamatan,” ungkap Budianto.
Keterbatasan juga terlihat dari minimnya posko. Dari total 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, saat ini baru tersedia 12 posko pemadam. Idealnya, dibutuhkan sekitar 25 posko agar jangkauan layanan lebih cepat dan merata.
Baca Juga: Sekber Sagaranten Diresmikan, Jadi Simbol Kolaborasi dan Penguat Harmoni Warga
Kabid Pemadam Kebakaran, Erwin, mencontohkan satu posko di Palabuhanratu yang harus melayani hingga lima kecamatan sekaligus. Kondisi ini berdampak langsung pada waktu respons saat terjadi keadaan darurat.
Tak hanya itu, kekurangan personel juga menjadi persoalan krusial. DPKP masih membutuhkan sedikitnya 66 anggota tambahan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati H. Andreas menegaskan bahwa persoalan damkar bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut keselamatan nyawa manusia. Ia meminta perangkat daerah terkait untuk memprioritaskan anggaran pada sektor pelayanan dasar ini.
“Jangan sampai petugas yang menyelamatkan masyarakat justru bekerja tanpa perlindungan yang layak. Ini menyangkut nyawa,” tegasnya.
Baca Juga: Pisah Sambut Sekdis, Disperkim Sukabumi Perkuat Soliditas dan Evaluasi Kinerja
Ia juga menyoroti pentingnya penampilan dan identitas petugas di lapangan sebagai representasi pemerintah. Namun lebih dari itu, ia menekankan bahwa dukungan nyata jauh lebih mendesak dibanding sekadar tampilan.
Di tengah berbagai keterbatasan, DPKP tetap berupaya berinovasi melalui layanan digital seperti “Damkar Cermat” untuk pengaduan real-time serta “Fire Visit” sebagai program edukasi ke masyarakat.
Langkah ini menunjukkan bahwa meski dukungan belum ideal, semangat pelayanan tetap dijaga. Namun tanpa perbaikan daya dukung yang memadai, risiko terhadap petugas dan masyarakat akan terus membayangi setiap tugas penyelamatan
