JAKARTA – Rencana kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan sejumlah perusahaan asal China dalam pengembangan hilirisasi industri unggas untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari DPR RI.
Anggota DPR RI, drh. Slamet, menilai langkah tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak berdampak pada melemahnya posisi peternak lokal. Ia menegaskan bahwa program MBG seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat sektor dalam negeri.
“Program MBG seharusnya menjadi momentum kebangkitan peternak lokal, bukan malah membuka ruang ketergantungan baru terhadap pihak luar. Indonesia memiliki kapasitas produksi telur dan ayam yang besar,” ujar anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi ini, Jumat (8/5/2026).
Baca Juga: Polisi Bongkar Peredaran Sabu di Kota Sukabumi, Puluhan Gram Narkotika Diamankan
Menurutnya, kondisi peternak saat ini tengah menghadapi tekanan, terutama akibat tingginya biaya produksi dan belum stabilnya pasar. Dalam situasi tersebut, masuknya investasi asing secara dominan dinilai berpotensi mempersempit ruang usaha peternak mandiri.
Ia menekankan bahwa persoalan utama yang dihadapi peternak bukan pada kemampuan produksi, melainkan pada biaya yang tinggi serta lemahnya serapan pasar.
“Masalah utama peternak hari ini bukan kemampuan produksi, tetapi biaya produksi yang tinggi dan pasar yang belum stabil. Karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah penguatan peternak lokal,” katanya.
Baca Juga: Aksi Brutal Pelajar di Cibadak Sukabumi, Dua Siswa SMK Pertanian Dibacok
Slamet juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pakan yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam biaya produksi. Ia mendorong penguatan produksi jagung nasional serta pengembangan bahan baku alternatif berbasis lokal.
Selain itu, ia meminta agar program MBG benar-benar terhubung dengan rantai pasok peternak lokal, termasuk koperasi dan kelompok peternak di daerah. Langkah ini dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Slamet turut menyinggung rencana revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH). Ia berharap regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi peternak lokal di tengah persaingan industri yang semakin ketat.
Baca Juga: Lapang Merdeka Kota Sukabumi Kini Lebih Tertata Rapih
“Kita ingin revisi UU PKH benar-benar menghadirkan perlindungan dan penguatan peternak lokal, mulai dari pembiayaan, stabilisasi harga, hingga prioritas keterlibatan peternak domestik dalam program strategis nasional seperti MBG,” tegasnya.
