SUKABUMI – Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwaci) di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026), memunculkan sorotan serius terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nama anggota DPRD Kota Sukabumi, Ardi Wantoro, disebut-sebut dalam aksi tersebut.
Isu tersebut mencuat di tengah berlangsungnya Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Sukabumi, menjadikannya sebagai salah satu perhatian utama dalam dinamika peringatan hari jadi kota.
Koordinator lapangan aksi, Ujang Taupik atau yang dikenal sebagai Bung Gujud, mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan anggota dewan dalam pengelolaan dapur MBG di wilayah Cibeureum.
Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Warnai HUT Kota Sukabumi, Massa Tuntut Audit Program MBG
Ia menyebut, dugaan tersebut bahkan mengarah pada kepemilikan beberapa dapur oleh oknum anggota DPRD.
“Ada dugaan anggota DPRD mempunyai lima dapur di Cibeureum. Bahkan disebut juga ada yang di Baros,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak program MBG terhadap pelaku usaha lokal. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang tidak dilibatkan dalam rantai pasok program tersebut sehingga mengalami penurunan pendapatan.
“UMKM di wilayah tidak dilibatkan, akhirnya banyak yang mati suri. Warga juga sering melapor ke kami,” katanya.
Baca Juga:Lantik 93 ASN, Bupati Sukabumi Tekankan Integritas dan Respons Pelayanan Publik
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menegaskan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan secara jelas dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menilai, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya program pemerintah.
“Ini kami anggap sebagai kado di hari jadi kota. Setiap kritik dan masukan menjadi energi untuk perbaikan,” ujarnya.
Rojab juga menekankan bahwa pelaksanaan program MBG harus sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga: 16 “Jurus Pamungkas” Mohammad Muraz: Sentilan Pedas di Balik Harmoni HUT ke-112 Kota Sukabumi
“Program ini harus sesuai aturan dan benar-benar meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Terkait dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG, ia menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan jika terbukti.
“Kalau memang ada anggota dewan yang membuka dapur MBG dan terbukti secara administratif, itu harus ditindak dan bisa dibawa ke badan kehormatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran oleh anggota dewan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Ardi Wantoro, membantah tuduhan yang menyebut dirinya memiliki dapur MBG maupun usaha terkait.
Baca Juga: Dapur Warga Sukabumi “Kepedesan”! Harga Rawit Merah Tembus Rp80 Ribu di Pasar Pelita & Tipar Gede
“Saya enggak punya pabrik roti, dapur MBG juga enggak ada,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa usaha roti yang disebut-sebut bukan miliknya, melainkan milik pihak lain.
“Pemilik roti itu Pak Apep Saepulloh,” katanya.
Meski demikian, saat dimintai tanggapan lebih lanjut terkait isu yang berkembang di masyarakat, Ardi memilih tidak memberikan komentar panjang.
“Saya no comment,” singkatnya.
