SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mendukung penerapan Program Parkir Wisata SOMEAH di kawasan Pantai Istana Presiden (IP) Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Senin (3/8/2026), namun mengingatkan pembenahan parkir harus berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan wisata.
Program SOMEAH yang merupakan akronim dari Sopan, Aman, Endah, dan Amanah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi menata perparkiran di kawasan wisata agar lebih tertib sekaligus memberikan kepastian tarif kepada pengunjung.
Budi menilai kebijakan tersebut menjadi langkah awal yang positif untuk memperbaiki tata kelola destinasi wisata, terutama di kawasan pesisir yang menjadi salah satu magnet kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Timnas Indonesia vs Vietnam Malam Ini, John Herdman: Garuda Siap Berjuang
“Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah atas peluncuran Parkir Wisata SOMEAH. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik dalam menata sektor pariwisata Kabupaten Sukabumi agar semakin tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan,” kata Budi.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tertibnya sistem perparkiran, tetapi juga harus terlihat dari perbaikan fasilitas, kebersihan kawasan hingga kualitas pelayanan yang diterima wisatawan.
Menurut Budi, Kabupaten Sukabumi memiliki kekuatan pariwisata melalui konsep Gurilaps yang mencakup Gunung, Rimba, Pantai, Laut, dan Sungai, sehingga potensi tersebut perlu ditopang standar pelayanan yang mampu meninggalkan kesan positif bagi pengunjung.
Baca Juga: Siaran Prabowo Mendadak Hilang Suara saat Bahas Nuklir Timur Tengah, Pengamat: Jangan Berspekulasi
Pengalaman yang diperoleh wisatawan selama berada di Sukabumi, menurutnya, bahkan dapat menjadi promosi secara tidak langsung ketika mereka menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain.
Karena itu, keramahan masyarakat, profesionalisme petugas parkir, pelayanan pedagang, kepastian harga hingga kondisi fasilitas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun citra sebuah destinasi.
Budi turut mengapresiasi pemasangan papan informasi tarif parkir karena dinilai memberikan transparansi sekaligus mencegah wisatawan dikenakan biaya di luar ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Setelah Begal, Dedi Mulyadi Bikin Sayembara Penjual Tramadol dan Miras Ilegal
“Saya melihat sosialisasi tarif parkir ini sudah bagus. Wisatawan bisa mengetahui sejak awal tarif untuk motor maupun mobil. Tetapi fasilitas yang ada juga harus terus dibenahi agar pelayanan yang diterima sebanding dengan biaya yang dibayarkan,” ujarnya.
Ia juga meminta penataan sektor pariwisata tidak dibebankan kepada Dinas Pariwisata semata, melainkan melibatkan organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangan masing-masing.
Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perangkat yang menangani perizinan hingga dinas teknis lainnya dinilai perlu bergerak bersama agar pembenahan destinasi tidak berjalan secara parsial.
Baca Juga: 234 Orang Dievakuasi dari KMP Mutiara Sentosa II, SAR Cari Korban Hilang
“Pariwisata tidak bisa dibangun oleh satu instansi. Harus ada kolaborasi yang kuat antar-OPD agar penataan parkir, pelayanan, kebersihan, hingga pengelolaan kawasan wisata berjalan seiring,” kata Budi.
Selain penataan fisik, ia mendorong pemerintah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pedagang maupun pelaku usaha di kawasan wisata agar memiliki standar pelayanan yang semakin baik.
DPRD Kabupaten Sukabumi, lanjut Budi, akan mendukung program pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
Baca Juga: Dispar Kabupaten Sukabumi Mulai Terapkan Parkir Per Jam di Pantai Selatan, Segini Tarifnya!
Dengan garis pantai sekitar 117 kilometer serta potensi wisata alam yang beragam, Budi optimistis Kabupaten Sukabumi mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan Jawa Barat apabila pembangunan infrastruktur, pelayanan dan tata kelola dilakukan secara konsisten.
