SUKABUMIKU.id – Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) mengadu ke DPRD Kabupaten Sukabumi terkait krisis listrik yang terus menghantui wilayah Pajampangan. Audiensi yang melibatkan Komisi II dan Komisi III DPRD tersebut berlangsung di Ruang Bamus DPRD pada Selasa (21/1/25).
Keluhan warga terkait pemadaman listrik bergilir yang sering terjadi tanpa alasan teknis maupun cuaca menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Perwakilan JPMSS, Aab, menyampaikan bahwa pemadaman ini sudah menjadi keluhan harian warga.
“Kami mewakili masyarakat Pajampangan atau Sukabumi Selatan. Pemadaman listrik sering terjadi meskipun tidak ada hujan atau petir. Alasannya selalu kekurangan pasokan daya sehingga aliran listrik tidak stabil,” ujarnya.
Aab menambahkan bahwa PLN sebenarnya telah menjanjikan solusi dengan membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KPA. Namun, realisasi proyek tersebut terhambat oleh dua titik, yaitu tower T32 dan T33, yang berlokasi di lahan PT Cakra.
“Progresnya sebenarnya sudah hampir selesai. Gardu di Pajampangan dan Jampangkulon sudah siap. Namun, pembangunan dua tower di lahan PT Cakra belum mendapat izin, dan itu menjadi kendala utama,” jelasnya.
Menanggapi aduan tersebut, Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi berjanji akan segera mengambil tindakan tegas. Anggota Komisi III, Junajah Jajah Nurdiansyah, menyatakan pentingnya menyelesaikan masalah ini secepat mungkin karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Hari ini kami menerima aspirasi dari JPMSS terkait SUTT yang terhambat di dua titik. Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan memanggil pihak terkait, baik PLN maupun PT Cakra, untuk mencari solusi bersama,” tegasnya.
DPRD menegaskan komitmennya untuk mendukung masyarakat Pajampangan. “Kami berdiri bersama rakyat. Dalam waktu dekat, kami akan memastikan masalah ini segera diatasi,” pungkasnya. (mrf/*)
