SUKABUMIKU.id – Pemerintah sebelumnya menerapkan larangan penjualan LPG 3 kg melalui pengecer, yang sempat menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pelaku usaha.
Kebijakan ini dinilai menyulitkan akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi.
Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan mendengar masukan dari berbagai pihak, pemerintah kini menyesuaikan kebijakan dengan mengizinkan pengecer kembali menjual LPG 3 kg.
Meski demikian, pengecer yang beroperasi harus terdaftar sebagai sub-pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).
Alasan Penyesuaian Kebijakan
Keputusan untuk kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya:
- Mempermudah Akses Masyarakat
- Tidak semua wilayah memiliki pangkalan resmi dalam jarak dekat.
- Pengecer dapat membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg dengan harga resmi.
- Mencegah Kelangkaan LPG di Masyarakat
- Dengan larangan pengecer sebelumnya, terjadi peningkatan antrean di pangkalan.
- Beberapa wilayah mengalami keterbatasan stok karena terbatasnya jumlah pangkalan resmi.
- Meningkatkan Pengawasan dan Distribusi yang Lebih Tertata
- Pengecer yang ingin menjual LPG 3 kg harus terdaftar sebagai sub-pangkalan resmi.
- Dengan status ini, pengecer akan memperoleh LPG langsung dari pangkalan utama dengan harga yang telah ditetapkan.
Syarat Pengecer untuk Menjual LPG 3 Kg
Agar dapat beroperasi sebagai sub-pangkalan resmi, pengecer harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
Terdaftar secara resmi di bawah pangkalan utama yang telah bekerja sama dengan Pertamina.
Hanya menjual LPG 3 kg dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Dilarang menimbun atau menjual LPG secara berlebihan kepada pihak yang tidak berhak.
Menjaga transparansi dalam distribusi agar subsidi LPG tetap tepat sasaran.
Dampak Kebijakan bagi Masyarakat dan Pengecer
Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan akses yang lebih mudah terhadap LPG 3 kg tanpa harus antre di pangkalan utama. Dengan adanya sub-pangkalan resmi, masyarakat tetap bisa mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai HET.
Bagi pengecer, mereka tetap bisa menjalankan usaha dengan legalitas yang lebih jelas. Namun, mereka harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi.
Dengan kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg dalam bentuk sub-pangkalan resmi, pemerintah berusaha mencari keseimbangan antara kemudahan akses masyarakat dan pengawasan distribusi yang lebih baik.
Langkah ini diharapkan bisa mengatasi kelangkaan LPG, menghindari praktik spekulasi harga, dan memastikan subsidi LPG 3 kg tetap tepat sasaran.
Masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg dari pangkalan atau sub-pangkalan resmi guna menghindari lonjakan harga yang tidak wajar dan memastikan mereka mendapatkan LPG sesuai aturan pemerintah.(Sei)
