SUKABUMIKU.id – Jawa Barat, sebagai provinsi terpadat di Indonesia, berkomitmen untuk mengatasi tantangan penyediaan perumahan layak. Kebutuhan hunian yang tinggi, khususnya di perkotaan, mendorong pemerintah provinsi untuk mencari solusi inovatif dan efisien di tengah kendala penyusutan lahan, harga properti yang tinggi, dan dinamika urbanisasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi pada Jumat, 10 Januari 2024 di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, untuk membahas percepatan program pembangunan tiga juta rumah. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, M. Hasan Asari.
Program tiga juta rumah, yang merupakan bagian dari asta cita sektor perumahan, bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia. Dalam rapat tersebut, ditekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini melalui penerapan regulasi yang memudahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pusat terkait asta cita di sektor perumahan, yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah,” ujar Hasan Asari. “Provinsi Jawa Barat bersama kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan implementasi program ini berdampak nyata.”
Salah satu strategi yang dibahas adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi pengembang dan mempermudah akses masyarakat untuk memiliki rumah.
“Kami mendorong penerapan regulasi di tingkat kabupaten/kota, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tambah Hasan Asari. “Alhamdulillah, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat telah menyatakan dukungannya, baik secara konkret maupun verbal, untuk membebaskan biaya tersebut.”
Selain kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG, pemerintah provinsi juga akan mengoptimalkan kebijakan lain seperti percepatan perizinan dan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan. Hal ini diyakini dapat mempercepat pencapaian target pembangunan tiga juta rumah di Jawa Barat dan mendukung pencapaian target nasional.
Dengan implementasi yang terukur dan terencana, Jawa Barat optimis dapat menjadi bagian dari keberhasilan program nasional ini, sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Sukabumi, seperti diungkapkan oleh Pj. Sekdanya, juga menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam program ini. (mrf/*)
