JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026.
Realisasi tersebut setara dengan 63,89 persen dari total anggaran MBG tahun 2026 yang dialokasikan sebesar Rp218,77 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG hingga akhir tahun.
Baca Juga : Resep Kopi Santan Gula Aren, Minuman Creamy dengan Manis yang Pas untuk Temani Momen Santai
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan, realisasi anggaran tersebut sejalan dengan perkembangan jumlah penerima manfaat program MBG.
“Hal ini sejalan dengan realisasi penerima manfaat sampai dengan 31 Agustus 2026 yang mencapai 76,45 persen atau sebanyak 56,99 juta jiwa dari target 74,56 juta jiwa,” ujar Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Kamis (17/9/2026).
Berdasarkan data tersebut, masih terdapat sekitar 17,56 juta jiwa dari target penerima manfaat yang belum menerima program MBG.
Baca Juga : Resep Es Kopi Susu Gula Aren Creamy dengan Sentuhan Sea Salt
Realisasi Anggaran MBG
Secara terperinci, anggaran untuk program makan bergizi bagi anak sekolah mencapai Rp197,01 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya telah mencapai Rp125,45 triliun.
Sementara itu, realisasi anggaran untuk makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencapai Rp14,32 triliun dari pagu sebesar Rp21,76 triliun.
Alokasi anggaran tersebut telah mengalami pemblokiran dari pagu awal yang tercatat sebesar Rp248,28 triliun.
BGN Evaluasi Penerima Manfaat
Sudaryono mengatakan, data realisasi penerima manfaat masih bersifat sementara. BGN masih melakukan pembenahan tata kelola dalam penyaluran program MBG.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah refocusing penerima manfaat melalui evaluasi dan penyesuaian daftar sekolah atau satuan penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria program.
Dalam proses tersebut, sebanyak 1.653 sekolah elite ditetapkan tidak lagi menerima MBG.
BGN juga menyiapkan pembukaan layanan MBG di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) dan daerah terpencil.
Selain itu, dilakukan penyelarasan data penerima manfaat dengan kondisi riil di lapangan untuk memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran.
Perkuat Standar Layanan SPPG
BGN juga melakukan penguatan sarana dan prasarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penguatan tersebut mencakup penegakan standar layanan dan hygiene sanitasi (SLHS), penerapan status suspend bagi SPPG yang belum memenuhi standar, serta perbaikan proses produksi, distribusi, dan konsumsi makanan.
Edukasi mengenai gizi juga menjadi bagian dari pembenahan tata kelola program MBG.
Sudaryono menegaskan, selisih antara target dan realisasi penerima manfaat merupakan konsekuensi dari proses penguatan tata kelola yang sedang dilakukan.
Menurut dia, kondisi tersebut bukan berarti program MBG terhenti, melainkan bagian dari proses evaluasi dan penyesuaian agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.(SE)
